RADARSOLO.COM- Sembilan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (FK UNS) Solo kompak angkat bicara.
Mereka menyerukan agar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (hospital based) yang diinisiasi Kementerian Kesehatan tidak mengganggu jalannya PPDS berbasis universitas (university based).
Program PPDS university based selama ini dilaksanakan di rumah sakit pendidikan utama (RSPU) yang menjadi mitra universitas penyelenggara pendidikan kedokteran.
Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap sembilan guru besar FK UNS terkait kebijakan pendidikan kedokteran di Indonesia di auditorium FK UNS, Selasa (20/5).
Pernyataan sikap serupa juga dieskalasikan secara nasional oleh seluruh FK di Indonesia pada Selasa (20/5) pukul 14.00.
Dekan FK UNS Prof. Reviono menyebut, intervensi Kemenkes terjadi ketika RSPU yang selama ini menjadi tempat pembelajaran bagi PPDS university based, kini didirikan pula program hospital based oleh pemerintah.
“Jadi intervensinya itu mendirikan program studi (prodi) yang hospital based di rumah sakit pendidikan yang digunakan oleh fakultas kedokteran untuk program pendidikan spesialis yang sudah ada,” tegasnya.
Dia menambahkan, program tersebut telah berjalan di Rumah Sakit Harapan Kita yang digunakan FK Universitas Indonesia (UI) untuk prodi jantung, kini berdiri pula prodi yang sama versi hospital based.
Hal serupa terjadi di RS Mata Cicendo Bandung mitra Universitas Pandjajaran (Prodi Mata).
Selain itu, tengah proses program serupa di RS Saiful Anwar Malang mitra Universitas Brawijaya (Radiologi) dan RSUD Dr. Soetomo mitra Universitas Airlangga Surabaya (Bedah Saraf).
Perbedaan sistem ini menurut Reviono memunculkan ketimpangan.
Mahasiswa hospital based tidak membayar biaya pendidikan dan malah mendapat honor.
Sedangkan mahasiswa university based membayar Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan tidak digaji.
“Dalam proses pembelajaran pasti dosen akan membedakan. Karena rumah sakit itu menjadi tuan rumah program yang baru, perlakuan ke mahasiswa juga bisa jadi berbeda,” ujarnya.
FK UNS mendesak agar program hospital based tidak didirikan di RSPU yang selama ini menjadi mitra FK.
Reviono mengusulkan agar pemerintah memperbesar kuota mahasiswa di program university based dan mendirikan program hospital based di rumah sakit lain yang belum bekerja sama dengan fakultas kedokteran.
“Kalau begitu kan jalan bareng. Yang university based tetap berjalan dengan pola lama yang sudah diakui dunia. Yang hospital based dikembangkan di tempat lain yang belum digunakan,” tandasnya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Prof. Bambang Purwanto menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemenkes, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Termasuk universitas penyelenggara pendidikan kedokteran, dan organisasi profesi dalam mengelola kebijakan ini.
Dia mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas institusi agar keputusan yang diambil tidak sepihak.
“Jadi sekali lagi niatnya baik. Hanya masalah utamanya enggak tahu kenapa karena apakah kejar target atau tergesa-gesa, Kemenkes sering itu memutuskan sendiri," ungkapnya.
"Jadi kata kuncinya bagaimana berkolaborasi kebersamaan dengan baik kalau perlu pakai surat keputusan bersama begitu. Jangan kita relatif ditinggal gitu,” imbuh Bambang. (zia/wa)
Editor : Tri wahyu Cahyono