RADARSOLO.COM – Kuota jalur afirmasi dalam Program Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Solo mengalami penurunan drastis. Dari total 144 kursi yang disediakan di empat SMA dan SMK swasta mitra, hanya 13 calon murid baru (CMB) yang mendaftar.
Empat sekolah yang terlibat dalam program kemitraan ini antara lain SMA Muhammadiyah 2 Solo, SMA Muhammadiyah 3 Solo, SMK Bhinneka Karya, dan SMK Wijaya Kusuma, yang masing-masing membuka 36 kursi untuk jalur afirmasi. Jalur ini ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jawa Tengah kategori prioritas 1, 2, dan 3.
Namun, meskipun jumlah kursi yang terbuka cukup banyak, data yang tercatat per Kamis (19/6) menunjukkan jumlah pendaftar yang sangat rendah. Hanya ada satu pendaftar di SMA Muhammadiyah 3 Solo, empat pendaftar di SMK Wijaya Kusuma, dan delapan pendaftar di SMK Bhinneka Karya. Bahkan, SMA Muhammadiyah 2 Solo mencatatkan nol pendaftar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII Agung Wijayanto mengakui rendahnya angka pendaftaran tersebut, yang hanya menyerap 9 persen dari total kuota yang ada.
“Kemitraan yang mempersyaratkan afirmasi hanya menyerap 9 persen,” ujarnya melalui pesan singkat.
Di sisi lain, Agung juga menyampaikan bahwa masalah serupa terjadi di SMA/SMK negeri, dengan hanya SMAN 9 Solo yang berhasil memenuhi kuota afirmasi. Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah terkait langkah selanjutnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 2 Solo Yainuri Setyanto mengatakan bahwa program ini baru dimulai tahun ini dan pihaknya baru resmi menjadi sekolah mitra pada 23 Mei lalu.
Ia mengungkapkan bahwa sosialisasi mengenai program ini mungkin belum cukup efektif, terutama di tingkat SMP.
"Mungkin dari SMP juga belum menginformasikan kepada lulusannya. Syaratnya juga berat. Banyak yang tidak mampu, tapi belum terdata di DTKS,” ujarnya.
Menurut Yainuri, banyak calon siswa yang seharusnya memenuhi kriteria, tetapi belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mereka kesulitan untuk mendaftar melalui jalur afirmasi. Program yang baru berjalan tahun ini dianggap masih membutuhkan sosialisasi lebih lanjut untuk menjangkau lebih banyak calon siswa dari keluarga kurang mampu.
Meskipun demikian, dengan 9 persen kuota yang sudah terisi, dinas pendidikan berharap ke depannya bisa melakukan evaluasi untuk memastikan proses pendaftaran lebih lancar dan memastikan bahwa lebih banyak anak dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan akses pendidikan. (zia/bun)
Editor : fery ardi susanto