RADARSOLO.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB).
Namun, meskipun program ini menawarkan pembebasan biaya pendidikan dengan dana APBD sebesar Rp 2 juta per murid per tahun, jalur afirmasi di Kota Solo masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam serapan kuota.
Hingga batas pendaftaran pada Rabu (9/7), hanya delapan calon murid baru (CMB) yang terdaftar melalui jalur afirmasi, tersebar di empat sekolah swasta mitra. Tercatat, hanya SMA Muhammadiyah 2 Solo yang mendapatkan empat pendaftar, SMK Bhinneka Karya (BK) satu pendaftar, dan SMK Wijaya Kusuma tiga pendaftar.
Ironisnya, SMA Muhammadiyah 3 Solo bahkan tidak menerima satupun pendaftar melalui jalur ini. Padahal, total kuota afirmasi yang tersedia adalah 144 kursi, namun hingga saat ini baru sekitar 10 persen yang terisi.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah Agung Wijayanto, rendahnya minat terhadap jalur afirmasi ini bisa karena banyaknya siswa dari kategori tersebut yang sudah lebih dulu diterima di sekolah negeri atau sekolah swasta dengan biaya lebih terjangkau.
“Kami berharap jalur afirmasi ini bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak yang benar-benar belum mendapatkan sekolah,” ujar Agung.
Namun, ada kendala lain yang turut memperburuk keadaan. Sistem zonasi yang lebih mengutamakan kedekatan lokasi sekolah membuat anak-anak yang tinggal di daerah jauh dari sekolah negeri tetap kesulitan mendapatkan akses.
Sementara itu, ketentuan afirmasi yang hanya berlaku bagi anak yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan kategori P1 (miskin ekstrem), P2 (sangat miskin), atau P3 (miskin), membuat banyak calon siswa tidak memenuhi syarat administrasi.
Panitia SPMB SMA Muhammadiyah 3 Solo Tulus Purwadi mengatakan, meski jalur afirmasi ini bertujuan untuk membantu anak-anak kurang mampu, namun kurangnya sosialisasi tentang program ini menjadi faktor penghambat.
“Seandainya kami diberi waktu lebih untuk mempersiapkan sosialisasi dan penyebaran informasi, mungkin hasilnya akan berbeda,” ujarnya.
Di lain sisi, pemkot telah menyiapkan solusi dengan menghadirkan "sekolah rakyat", sebuah program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2. Program ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak anak yang tidak terakses sekolah dengan biaya terjangkau. (zia/bun)
Editor : fery ardi susanto