RADARSOLO.COM-Wacana peluncuran Sekolah Rakyat (SR) jenjang sekolah dasar (SD) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Solo.
Program yang rencananya mulai digulirkan tahun ini itu dinilai belum memiliki konsep matang, bahkan terkesan terburu-buru.
Ketua Komisi IV DPRD Solo Sugeng Riyanto mengungkapkan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima penjelasan resmi dari Kemensos maupun instansi daerah terkait mekanisme pelaksanaan SR SD.
“Sekarang ini yang kami tahu ada dua Sekolah Rakyat yang sedang atau akan berjalan di Solo. Yang satu sudah berjalan untuk jenjang SMA," ujar Sugeng Rabu (23/7/2025).
"Kalau yang SMA itu memang domainnya agak masuk ke wilayah provinsi, tapi karena dilakukan di Solo, Dinas Pendidikan tetap ikut terlibat aktif. Mulai dari menyumbangkan data lulusan SMP hingga fasilitasi sosialisasi. Itu bagus,” lanjut dia.
Namun untuk SR SD, Sugeng menilai belum ada pelibatan Dinas Pendidikan secara resmi.
Padahal, program tersebut langsung bersinggungan dengan sistem pendidikan dasar yang sudah berjalan.
“SR SD ini justru belum ada konsepnya. Tapi katanya harus jalan tahun ini. Lha, terus siapa yang akan jadi siswanya? Sementara anak-anak usia SD itu sebagian besar sudah mendaftar ke SD negeri atau swasta,” imbuh politisi PKS itu.
Sugeng juga menyoroti kemungkinan program SR SD akan menggunakan konsep asrama seperti SR SMA.
Menurutnya, konsep tersebut tidak cocok bagi anak usia dini yang masih membutuhkan pendampingan orang tua secara intensif.
“Kalau anak SMA itu ya sudah gede-gede. Mereka bisa mandiri, bisa saling ngemong. Tapi kalau SD, apalagi kelas 1, itu kan belum mandiri. Harus didampingi terus. Masak iya anak segitu disuruh hidup di asrama?” jelasnya.
Baca Juga: Bangunan Poskesdes di Boyolali Banyak yang Memprihatinkan, Dinkes Tak Bisa Berbuat Banyak
Komisi IV DPRD Solo tidak dalam posisi menolak program pemerintah pusat.
Tapi meminta koordinasi lebih jelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kerancuan atau merugikan sekolah reguler yang sudah ada.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa program apapun yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, saat diterapkan di daerah, termasuk Solo, bisa berjalan baik dan tidak merugikan,” kata Sugeng.
Ia juga mengingatkan bahwa SR bisa berdampak langsung pada SD negeri jika siswa dari keluarga ekonomi rentan—yang sebelumnya telah terdaftar di SD reguler—dipindahkan ke SR begitu saja.
“Biasanya data Kemensos menggunakan acuan DTKS atau data ekonomi lainnya. Nah, bisa jadi anak-anak ini sudah terdaftar di SD negeri kita. Lalu bagaimana? Apakah akan diambil semua lalu dimasukkan ke SR?” tegasnya.
Tak hanya soal siswa, Sugeng juga menyoroti kesiapan tenaga pengajar, fasilitas asrama, kurikulum, dan sistem pengawasan yang harus jelas sejak awal.
“Misalnya, bagaimana soal guru? Siapa yang akan mengajar? Apakah ada kekurangan guru? Terus bagaimana akreditasi sekolahnya, standar kelulusan, dan sebagainya,” tandasnya.
Sebagai langkah konkret, komisi IV DPRD Solo berencana memanggil Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk membahas persoalan ini secara terbuka dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Kami ingin anak-anak Solo mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kalau memang SR ini niatnya bagus, kami dukung. Tapi pelaksanaannya harus terukur, transparan, dan tidak mengganggu yang sudah ada. Itu saja,” pungkas Sugeng. (atn/wa)
Editor : Tri wahyu Cahyono