RADARSOLO.COM — Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk menerapkan kembali sistem belajar enam hari dalam sepekan di sekolah menuai sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Solo.
Pemprov diminta agar tidak terburu-buru memberlakukan kebijakan tersebut tanpa dasar kajian yang kuat dan menyeluruh.
"Kami prinsipnya begini, evaluasi dan kajiannya itu harus memadai. Artinya betul-betul dikaji secara serius. Dampak positif dan negatifnya dari lima hari berangkat sekolah menjadi enam hari itu seperti apa," ujar Sugeng, Selasa (7/10).
Sugeng menekankan bahwa kebijakan pendidikan di Jawa Tengah harus mempertimbangkan perbedaan kondisi antarwilayah. Karakteristik daerah perkotaan dan pedesaan yang berbeda, baik dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi, membuat kebijakan tidak bisa disamaratakan.
Sugeng menilai, alasan pemprov yang menyebut kebijakan ini perlu karena banyak orang tua bekerja enam hari dan anak tidak terpantau di rumah, tidak cukup kuat. Ia khawatir kebijakan tersebut dibuat hanya berdasarkan alasan praktis.
"Kalau kemarin kan pemprov alasannya karena banyak orang tua bekerja enam hari. Ya, alasan itu memang bisa dimengerti, tapi masa iya hanya sebatas itu saja? Kan nggak tembus," lanjutnya.
Dia menyarankan, jika alasannya adalah penguatan karakter dan pengawasan, solusinya bisa ditempuh melalui penguatan kegiatan ekstrakurikuler atau pembinaan di luar jam pelajaran, tanpa harus menambah hari sekolah.
Politikus PKS ini juga menyoroti potensi dampak negatif kebijakan enam hari sekolah, yaitu menambah beban bagi guru dan mengurangi efektivitas belajar siswa. Jika hari kerja guru ditambah tanpa kompensasi kesejahteraan yang memadai, hal itu justru akan menimbulkan masalah baru.
Komisi IV DPRD Solo mendesak Pemprov Jateng untuk segera melakukan kajian akademik, survei lapangan, dan uji coba terbatas sebelum kebijakan diberlakukan secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar berbasis data dan fakta, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak-anak.
"Pendidikan itu membentuk manusia seutuhnya, bukan sekadar memenuhi jadwal. Maka setiap perubahan sistem harus benar-benar dipertimbangkan secara matang," tandasnya. (atn/bun)
Editor : Niko auglandy