RADARSOLO.COM - Asosiasi Kantor Urusan Internasional (ASKUI) gelar temu tahunan bersama Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di The Alana Hotel Solo, Senin-Rabu (20-22/10). Di sini, PTMA didorong untuk melakukan penelitian skala internasional.
Kegiatan diikuti 59 peserta, delegasi PTMA se Indonesia. Hadir dalam forum ini, Direktur Kelembagaan Kemendiktisaintek Mukhamad Najib.
Pada kesempatan ini, Najib membahas pengembangan lembaga ASKUI PTMA dalam menghasilkan riset berkualitas hingga kelas dunia. Najib menjelaskan, Indonesia hanya memiliki 6.000 pelajar internasional dari total 9.000.000 pelajar.
"Permasalahan yang sering kali kita alami yaitu keterbatasan sumber daya untuk berjejaring dengan kampus-kampus di luar negeri, untuk itu kita perlu memperluas jaringan kita dengan memperbanyak mahasiswa yang kita berikan beasiswa belajar di luar negeri," jelas Najib.
Ia juga menambahkan kebanyakan PTNBH masih bergantung pada UKT sehingga kampus terus membuka kuota besar bagi mahasiswa baru. Hal ini membuat banyak dosen tidak lagi fokus pada riset university melainkan hanya teaching university.
Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Diktilitbang Jamhari Makruf menanggapi rendahnya ranking indeks inovasi Indonesia di peringkat 54. Salah satu faktor penghambatnya yaitu banyaknya riset yang tidak terserap oleh industri.
Jumhari menambahkan "Celakanya di Indonesia itu jangka risetnya pendek, keterbatasan waktu ini juga yang memperlambat perkembangan riset di Indonesia. Saya pikir ini perlu diubah, cara kita menilai kesuksesan sebuah riset ini bukan karena dikejar deadline."
Peningkatan kualitas PTMA dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jumhari menjelaskan dalam materimya ada empat poin yang perlu diperhatikan.
Di antaranya, meningkatkan kualitas SDM, transformasi kelembagaan dengan riset dan budaya akademik kampus, kerjasama dengan berbagai pihak (pemerintah, privat sector, perguruan tinggi, dan masyarakat), dan yang paling ditekankan adanya internasionalisasi (mahasiswa, pegawai, dan program).
Najib mengakui kurangnya pengawasan terhadap riset-riset yang ada merupakan tanggungjawab kementrerian. Ia menjelaskan saat ini pengawasan terhadap penelitian dilakukan pada saat kenaikan pangkat.
"Secara khusus kita belum membangun sistem yang spesifik untuk mengendalikan jurnal-jurnal yang bermasalah. Banyak juga politisi-politisi yang ingin mendapat gelar profesor dengan jalur joki. Untuk itu kita akan mengecek pengawasan jurnal yang telah terbit," jelasnya saat sesi tanya jawab. (alf/fer)
Editor : fery ardi susanto