RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah menggodok kebijakan untuk meningkatkan insentif bagi guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) dan guru nonformal. Langkah ini diambil sejalan dengan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang mencanangkan nominal insentif guru lebih besar di tahun ini.
Wali Kota Solo Respati Achmad Ardianto mengungkapkan, Pemkot Solo berencana mengalokasikan anggaran yang lebih besar melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) pada tahun anggaran 2026.
Respati menjelaskan, Pemkot Solo merencanakan kenaikan anggaran Bosda hingga dua kali lipat untuk memfasilitasi peningkatan insentif guru non-ASN dan nonformal.
"Nominalnya dari Rp 4 miliar jadi Rp 8 miliar. Kalau untuk guru nonformal kita anggarkan di Bosda 2026 besarannya dua kali lipat. Untuk ekstrakurikuler dan guru-guru tambahan non-ASN bisa kami fasilitasi lewat itu," jelas Respati.
Wali kota berharap kenaikan anggaran Bosda ini disetujui, mengingat pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi para pengajar, kualitas pendidikan, dan manfaat bagi siswa di sekolah.
Kebijakan insentif ini secara spesifik ditujukan untuk guru non-ASN, yaitu guru tambahan yang berada di sekolah formal. Selanjutnya guru nonformal yang bekerja di satuan pendidikan kesetaraan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Pemkot akan mengkaji lebih lanjut kebijakan bagi guru-guru nonformal, terutama yang berada di PKBM atau satuan pendidikan kesetaraan, agar sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 yang mensyaratkan satuan pendidikan kesetaraan harus memiliki NPSN dan terdata di Dapodik.
"Insentif guru di Solo sedang digodok, kita masih upayakan dengan pemerintah pusat juga untuk mengutamakan pendapatan guru," tutur Respati. (alf/bun)
Editor : fery ardi susanto