RADARSOLO.COM - Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah dinilai menjadi kunci dalam memperkuat reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam forum Seminar Nasional dan Rakarnas IAPA di Aula FISIP UNS pada, Selasa (9/2).
Forum tersebut mempertemukan unsur akademisi, organisasi profesi, dan pemerintah, dengan fokus pada penguatan tata kelola administrasi publik berbasis riset dan bukti.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya peran kalangan akademisi dalam mendukung perumusan kebijakan publik. Ia mengajak para akademisi untuk terlibat aktif menjadikan tata kelola pemerintahan sebagai ruang pengembangan knowledge sekaligus riset pendidikan berbasis bukti.
“Saya ingin tidak ada lagi kebijakan yang berbasis viral. Jadi ketika viral baru ada kebijakan publik. Perumusan kebijakan harus lebih terarah dan berbasis reformasi birokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, akademisi dapat berperan sebagai policy think tank memberikan analisis kritis dan objektif bagi pemerintah. Kehadiran riset yang kuat dinilai mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta berdampak berkelanjutan.
Ia juga berharap Indonesian Assosiation for Public Administration (IAPA) dapat menjadi ruang strategis yang mempertemukan akademisi dan birokrat untuk menghasilkan riset kebijakan yang benar-benar mendukung reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi adalah kerja bersama, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Akademisi sangat diperlukan untuk memberikan analisis kritis berdasarkan hasil riset dan bukti yang ada,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan grand design Reformasi Birokrasi 2025-2045. Berbagai capaian telah diraih dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya peningkatan posisi Indonesia pada Global Innovation Index yang naik dari peringkat 85 pada 2019 menjadi peringkat 55 di tahun 2025. Selain itu, Digital Government Index Indonesia menempati posisi kedua di Asia Tenggara, di bawah Thailand.
"Di negara kita terlalu banyak regulasi sedangkan implementasinya masih kurang, uni yang menjadikan Thailand lebih unggul dari kita. Hal ini menjadi bahan otokritik bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah," ungkap Rini.
Sementara itu, Rektor UNS Hartono dalam sambutannya yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian menyampaikan bahwa IAPA sebagai organisasi profesi memiliki peran penting dalam pengembangan keilmuan administrasi publik di Indonesia. Administrasi publik, katanya, dituntut tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga menjunjung etika, profesionalisme, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
“Kami yakin pemikiran akademik dan refleksi kritis dari IAPA sangat penting. UNS senantiasa mendorong penguatan jejaring akademik dan profesional seperti yang dilakukan melalui IAPA sebagai kunci menghasilkan kebijakan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Wali Kota Solo Respati Ardi juga turut mendorong keterlibatan akademisi masuk ke dalam sistem pemerintahan. Ia menilai, pemahaman birokrasi dan administrasi publik sangat penting bagi para pengambil kebijakan.
“Saya berharap para akademisi mau masuk ke dalam sistem pemerintahan kita seperti yang disampaikan Ibu Menteri dan Kepala BKN Prof. Zudan. Jika aktor-aktor politik masih dikuasai oleh mereka yang tidak mengerti birokrasi, maka inovasi birokrasi hanya akan menjadi tulisan semata,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terus mendorong penguatan budaya melayani sebagai fondasi tata kelola administrasi publik. Budaya tersebut dicanangkan untuk memastikan seluruh kebijakan dan layanan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. (alf/fer)
Editor : fery ardi susanto