RADARSOLO.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah segera terapkan kurikulum perkoperasian bagi siswa jenjang SD-SMA.
Program tersebut rencananya mulai diterapkan tahun ajaran baru 2026/2027 mendatang, sebagai bagian dari penguatan pendidikan ekonomi kerakyatan sejak dini.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan, materi perkoperasian masuk ke sekolah sebagai upaya strategis untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai konsep koperasi. Selain itu, juga mengenalkan ekonomi berbasis gotong royong.
Menurut Luthfi, kurikulum tersebut selaras dengan program nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dosen Predator FEBI UIN Solo Dinonaktifkan, Kembali Ancam Korban Ungkit Nilai Matkul Tidak Lulus
“Sekarang provinsi sudah menyiapkan kurikulum. Saya ingin segera dilaksanakan mulai dari pendidikan dasar,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah Sadimin mengaku penyusunan modul pembelajaran koperasi memasuki tahap akhir.
Menurutnya, implementasinya ditargetkan mulai berjalan tahun ajaran baru ini. Dan kini sedang dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Baca Juga: SPEK-Ham Sarankan Mahasiswi UIN Solo Korban Dosen Prdator Untuk Cari Pendampingan Di Luar Institusi
“Sudah berproses dan modul sudah siap. Pelaksanaan rencana tahun ajaran baru. Hari ini (kemarin) dikomunikasikan dengan Kemendikdasmen,” jelas Sadimin, kemarin (21/5).
Sadimin menambahkan, materi perkoperasian tidak berdiri sebagai mata pelajaran (mapel) baru.
Melainkan terintegrasi dengan sejumlah mapel yang relevan. Berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, termasuk madrasah seperti MI, MTs, dan MA.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Solo Agung Riyadi menambahkan, kurikulum tersebut untuk menanamkan pemahaman tentang koperasi sejak dini. Sekaligus menjadi fondasi ekonomi kerakyatan.
Pembelajaran diharapkan mampu membangun semangat gotong royong, kebersamaan, dan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan bersama di kalangan pelajar.
“Kalau untuk penerapannya, ditargetkan gubernur mulai tahun ajaran baru ini. Sampai saat ini masih tahap finalisasi untuk mematangkan kurikulum tersebut,” bebernya.
Baca Juga: Sema FEBI Sorot Kinerja Satgas UIN Solo, 13 Korban Pelecehan Seksual Dosen Belum Dapat Pendampingan
Menurut Agung, rancangan kurikulum perkoperasian mulai disusun sejak Oktober 2025.
Pada Mei 2026, materi pembelajaran mulai dibahas bersama perwakilan guru, sebelum nantinya disampaikan kepada gubernur untuk tahap finalisasi.
Meski demikian, Agung mengaku hingga kini belum ada sosialisasi resmi ke pemerintah terkait teknis penerapan kurikulum tersebut. Sebab kewenangan ada di tangan provinsi. “Karena belum ada sosialisasi, jadi kami belum bisa menjelaskan lebih detail,” ujarnya. (alf/fer)
Editor : fery ardi susanto