RADARSOLO.COM - Penjaringan calon peserta didik baru di Sekolah Rakyat Kota Solo tahun ajaran 2026/2027 tidak lagi dilakukan. Hal itu menyusul pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang dipastikan berlokasi di Kabupaten Sukoharjo.
Kepala Dinas Sosial Kota Solo Samsu Tri Wahyudin mengatakan, calon peserta didik baru Sekolah Rakyat nantinya akan dijangkau dari keluarga miskin desil 1 dan 2 di wilayah Sukoharjo.
“Untuk tahun ajaran 2026/2027 penjangkauan calon murid baru Sekolah Rakyat di Kota Solo tidak diadakan. Pembangunan gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi sudah positif berada di Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026).
Baca Juga: Antisipasi Pinjol dan Investasi Bodong, Pemkot Solo Ajak Masyarakat Melek Literasi Keuangan
Meski demikian, Samsu menyebut kuota peserta didik jenjang SMP dan SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi saat ini sudah terpenuhi. Sedangkan kebutuhan calon siswa SD masih menunggu perkembangan dari proses penjangkauan yang dilakukan.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat rintisan yang selama ini berjalan di Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 02 dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 memberikan dampak positif di tengah masyarakat.
“Awalnya mungkin dipandang sebelah mata. Namun setelah masyarakat melihat fasilitas yang diberikan dan kualitas layanan pendidikan yang disetarakan dengan sekolah unggulan seperti Taruna Nusantara, Pradita, maupun Dirgantara, sekarang posisi Sekolah Rakyat sudah baik di tengah masyarakat,” katanya.
Baca Juga: 314 Jamaah asal Karanganyar Tiba di Kampung Halaman
Samsu menambahkan, setelah seluruh kegiatan dipindahkan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Sukoharjo, bangunan yang saat ini digunakan sebagai sekolah rintisan akan dikembalikan kepada pemiliknya.
"Gedung SRD 02 akan kembali difungsikan oleh Kementerian Perindustrian sebagai balai pendidikan koperasi, sedangkan gedung SRMA akan kembali menjadi pusat layanan disabilitas. Seluruh peralatan pembelajaran maupun perlengkapan siswa juga akan dipindahkan ke Sukoharjo," jelas Samsu.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengatakan, progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi telah mencapai 86 persen. Pihak pelaksana saat ini tengah menyiapkan berbagai strategi percepatan agar pembangunan dapat selesai sesuai masa kontrak pada Juli mendatang.
“Dari konstruksi dan fisik bangunan saat ini sudah mencapai 86 persen. Teman-teman pelaksana sudah berkoordinasi dengan pusat untuk meminta waktu sesuai masa kontrak awal di bulan Juli,” jelasnya.
Yunia mengungkapkan, minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat cukup tinggi. Untuk jenjang SMP dan SMA, jumlah pendaftar bahkan telah melebihi kuota yang tersedia.
Kuota yang disiapkan masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA sebanyak 90 siswa. Namun hingga saat ini calon siswa SD yang berhasil dijangkau baru 23 anak. “Untuk SMP dan SMA yang berminat jumlahnya lebih dari kuota. Sementara SD baru 23 siswa. Ada kemungkinan ke depan kuota SMP dan SMA ditambah karena peminatnya cukup banyak,” ujarnya saat ditemui di SRD 02 Solo.
Menurut Yunia, rendahnya minat pada jenjang SD dipengaruhi usia anak yang masih kecil sehingga banyak orang tua belum siap melepas anaknya mengikuti sistem pendidikan berasrama atau boarding school.
Untuk memenuhi kebutuhan kuota SD, Dinas Sosial Sukoharjo telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sukoharjo serta menggandeng Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta. Penjangkauan ini dilakukan hingga wilayah Solo dan Klaten. Jika kuota SD tetap tidak terpenuhi, Yunia mengungkapkan Kementerian Sosial telah menyiapkan skenario pengalihan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA.
Yunia menambahkan, tahun ajaran baru dijadwalkan dimulai pada 14 Juli. Seluruh kebutuhan pendidikan seperti mebel, sarana prasarana pembelajaran, laptop, smart board, seragam sekolah, fasilitas asrama hingga ruang makan disediakan oleh Kementerian Sosial.
Namun demikian, apabila pembangunan gedung permanen belum sepenuhnya rampung saat tahun ajaran dimulai, kegiatan belajar mengajar sementara akan memanfaatkan sekolah rintisan yang saat ini berada di Kota Solo.
“Dari hasil rapat kemarin, kementerian menyarankan jangan dipaksakan menggunakan ruangan yang belum sepenuhnya jadi. Jika memang belum selesai, kemungkinan awal kegiatan tetap memanfaatkan sekolah rintisan terlebih dahulu sambil menunggu pembangunan rampung sesuai kontrak 23 Juli selesai,” pungkasnya. (alf/nik)
Editor : Niko auglandy