RADARSOLO.COM – Sejumlah sekolah kemitraan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Solo masih belum mampu memenuhi kuota yang disediakan.
Dari empat sekolah mitra, hanya SMK Bhineka Karya (BK) yang memiliki daftar calon siswa cadangan untuk mengisi kekosongan kursi.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah Agung Wijayanto mengatakan, keempat sekolah mitra mendapat kuota 36 kursi untuk calon murid baru. Sementara hanya SMK BK yang mampu memenuhi kuota.
Namun demikian, hanya 34 yang melakukan daftar ulang. Sehingga tersisa dua kursi yang akan diisi dari daftar cadangan.
”Potensi cadangan hanya ada di SMK BK. Yang lain tidak ada karena pendaftarnya memang belum memenuhi kuota yang disediakan,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Solo, Jumat (26/6).
Sedangkan tiga sekolah kemitraan lainnya masih jauh dari kuota maksimal. SMK Jaya Wisata hanya memperoleh 17 pendaftar dan 16 telah melakukan daftar ulang.
Sementara SMA Muhammadiyah 2 Solo mencatat delapan pendaftar dengan tujuh di antaranya melakukan daftar ulang. Adapun SMA Muhammadiyah 3 Solo hanya menerima tiga pendaftar, dua di antaranya melakukan daftar ulang.
Baca Juga: Segera Bekerja, 170 Guru Magang Lulusan PPG FKIP UNS Per Hari Digaji Rp 75 Ribu
Menurut Agung, program yang baru berjalan dua tahun ini merupakan inisasi postif dari Disdik Jateng untuk perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4.
Ia menilai, rendahnya peminat dipengaruhi karena masyarakat masih belum memahami sepenuhnya konsep sekolah kemitraan.
”Ini kembali pada satuan pendidikan. Mungkin minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah tersebut memang belum begitu besar,” terangnya.
Agung menegaskan, pemerintah akan terus mengembangkan program sekolah kemitraan sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, dibutuhkan waktu agar pemahaman masyarakat terhadap program tersebut semakin meningkat.
”Kami berharap sekolah kemitraan terus berkembang. Ini merupakan ikhtiar pemerintah memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung. Memang perlu waktu agar masyarakat semakin memahami program ini,” ujarnya.
Terkait perlengkapan sekolah kemitraan seperti seragam, Agung memastikan siswa sekolah kemitraan tidak diwajibkan membeli seragam dari sekolah.
Orang tua dipersilakan memperoleh seragam dari mana saja, sementara kebutuhan khusus seperti wearpack di SMK masih dapat dikomunikasikan dengan pihak sekolah.
”Prinsipnya tidak ada kewajiban membeli seragam di sekolah. Kalau ada kebutuhan khusus seperti wearpack, itu bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Yang penting tidak membebani siswa,” tandasnya. (alf/adi)
Editor : fery ardi susanto