RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo usulkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi.
Program tersebut usung konsep sekolah berstandar nasional, di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan.
Hanya saja, Pemkot Solo masih terganjal lahan yang representatif.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo Dwi Ariyatno menjelaskan, pemkot telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi untuk program tersebut.
Baca Juga: Atap Nyaris Ambrol, Murid TK Gaya Baru III Jebres Solo Ngungsi Ke SDN Bulukandil
Dua lokasi yang saat ini mengerucut, yakni SMPN 3 Solo di Kelurahan Karangasem, Laweyan, serta eks rumah dinas DPRD.
Namun, rencana tersebut masih terganjal luasan lahan yang memadai. Regulasi dari pemerintah pusat, lahan yang tersedia minimal 3 hektare untuk sekolah terintegrasi.
“Terakhir yang sudah mengerucut itu SMPN 3 dan bekas rumah dinas DPRD. Tapi kembali ke standar lahan, pemerintah pusat meminta lahan 3 hektare,” jelas Dwi, kemarin (30/7).
Dwi menambahkan, lahan yang tersedia saat ini hanya sekitar 1,8 hektare. Pemkot sedang mengupayakan agar Kota Bengawan tetap mendapat jatah program tersebut.
Baca Juga: Sering Dipakai di Sekolah dan Kampus, Istilah Pendidikan Ini Ternyata Berasal dari Bahasa Belanda
Konsep Sekolah Nasional Terintegrasi berbeda dengan sekolah pada umumnya.
Dua jenjang pendidikan, yakni SMP dan SMA, dirancang berada dalam satu kompleks dengan dukungan fasilitas pembelajaran yang lengkap.
Dwi mengaku sekolah terintegrasi dilengkapi fasilitasnya laboratorium, aula, perpustakaan, area aktivitas, dan olahraga. Dwi menyebut program tersebut juga diarahkan untuk siswa dengan potensi dan kecerdasan istimewa.
“Mereka nantinya diharapkan terhubung dengan ekosistem pendidikan unggulan. Termasuk program pendidikan dan beasiswa yang dikelola pemerintah pusat,” ujarnya.
Akses sekolah tersebut, lanjut Dwi, tidak semata-mata didasarkan pada latar belakang ekonomi atau kelompok desil tertentu. Potensi siswa tetap menjadi salah satu pertimbangan utama.
“Anak-anak dari keluarga tidak mampu maupun kelas menengah akan difasilitasi. Tetapi tetap berbasis pada potensi dirinya,” jelasnya.
Sementara itu, Pemkot Solo juga mendorong pemerataan fasilitas pendidikan jenjang SMA. Terutama di Kecamatan Laweyan yang butuh tambahan SMA negeri untuk mengurangi blank spot pendidikan. (alf/fer)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo