RADARSOLO.COM – Keterbatasan tenaga pendamping menjadi tantangan dalam pengembangan sekolah inklusi di Kota Solo.
Dari sekira 40 guru pendidikan luar biasa (PLB) yang tersedia, jumlah tersebut dinilai belum cukup jika seluruh sekolah harus memberikan layanan inklusi secara optimal.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo Dwi Ariyatno mengungkapkan, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) diarahkan melalui sistem klaster.
Sejumlah sekolah di setiap kecamatan disiapkan menjadi sekolah yang memiliki layanan inklusi sekaligus dukungan guru pendamping.
“SDM kami kan terbatas. Sementara kalau semua difokuskan di situ, nanti anak-anak itu terlayani dengan SDM yang memadai,” ujarnya, Minggu (20/9).
Baca Juga: Citroguard 3in1, Aromaterapi Dari Kulit Jeruk: Ruangan Harum, Nyamuk Minggat
Melalui sistem tersebut, tidak semua sekolah harus memiliki layanan inklusi dengan kapasitas yang sama.
Sekolah yang ditunjuk menjadi pusat layanan akan diperkuat dari sisi tenaga pendamping sehingga penanganan ABK lebih terarah.
Untuk jenjang SD, setiap kecamatan disebut akan memiliki sejumlah sekolah yang menjadi rujukan layanan inklusi.
Anak yang memperoleh rekomendasi dari PLDPI dapat diarahkan ke sekolah inklusi yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal.
“SD itu kami siapkan guru pendampingnya. Tapi kalau dia tidak mau, ingin sekolah yang lain, silakan. Saya tidak melarang, tapi jangan menuntut layanan inklusi, karena untuk layanan inklusi tidak disediakan di semua sekolah,” jelasnya.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi upaya menyesuaikan jumlah kebutuhan layanan dengan ketersediaan tenaga pendamping.
Selama ini, ia menilai, kewajiban menerima ABK tidak selalu diikuti kesiapan SDM di setiap sekolah.
Menurutnya, sekolah reguler memiliki tantangan tersendiri ketika harus menangani siswa dengan kebutuhan khusus tanpa dukungan tenaga yang memadai.
Baca Juga: Literasi Wong Solo Peringkat 4 Se Jateng, Masuk Kategori Rendah
Sebab, dalam satu kelas terdapat siswa dengan kemampuan belajar yang beragam sehingga guru perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran.
Ke depan, jumlah sekolah yang menjadi pusat layanan inklusi dapat ditambah secara bertahap. Penambahan tersebut menyesuaikan kesiapan SDM.
Dengan pola klaster, tenaga pendamping tidak tersebar terlalu tipis sehingga layanan kepada ABK diharapkan lebih optimal.
“Kalau sekolah yang lain mau dikembangkan, tinggal ditambahkan. Tadinya lima, mungkin ditambah enam atau delapan, tinggal menambahkan SDM,” tandasnya. (alf/nik)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo