Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Surakarta mencatat angka putus sekolah di Kota Bengawan memang tinggi. Pada pendataan 2016 terdapat 3.600 anak usia sekolah yang tidak sekolah. Angka tersebut diketahui turun pada 2019 menjadi 1.519 anak.
Dengan rincian 309 anak usia sekolah dasar (SD), 365 anak usia SMP dan 845 anak usia SMA. Dilihat dari sebaran wilayahnya, anak putus sekolah terbesar berada di Kecamatan Banjarsari sebanyak 486 anak. Disusul Kecamatan Jebres 428 anak, Kecamatan Pasar Kliwon 287 anak, Kecamatan Serengan 172 anak dan Kecamatan Laweyan 146 anak. Selain anak putus sekolah, Bappeda juga mencatat anak yang belum atau tidak pernah sekolah.
“Ada 472 anak di Solo yang sama sekali tidak merasakan bangku sekolah. Terdiri dari usia SD 367 anak, SMP 67 anak, SMA 38 anak. Mereka juga tersebar di lima kecamatan,” terang Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Surakarta Sumilir Wijayanti dalam Rakor Gerakan Kembali Bersekolah di Balai Tawangarum kompleks balai kota, Jumat (28/2).
Keberadaan anak usia sekolah tidak sekolah, lanjut Sumilir, menjadi persoalan yang menimbulkan efek domino. Salah satunya adalah terhambatnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana visi misi presiden yang diejawantahkan oleh seluruh kabupaten atau kota.
“Pembangunan SDM di Indonesia masih sangat ditentukan oleh pendidikan. Sehingga kita perlu membangun pemahaman bersama, bergotong royong melihat kembali di wilayah masing-masing,” katanya.
Untuk menyelesaikan persoalan itu, bappeda menjabarkan nama anak-anak putus sekolah beserta alamat lengkapnya kepada pemangku kepentingan di masing-masing wilayah. Harapannya data real tersebut dapat ditindaklanjuti dengan mendatangi dan memberikan motivasi agar mereka dapat kembali ke sekolah.
“Selain itu kami juga berusaha memberikan akses untuk memperoleh bantuan sosial, jaminan kesehatan agar mereka terangkat,” tandasnya.
Kepala Bappeda Tulus Hidayat menambahkan, tingginya anak putus sekolah di Surakarta menjadi ironi tersendiri. Sebab, Kota Bengawan saat ini tenar dengan predikat Kota Layak Anak.
“Banyak kabupaten/kota bahkan provinsi yang datang ke sini untuk melihat bagaimana mengelola Kota Layak Anak. Ternyata masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah,” katanya. (irw/bun)
Editor : Perdana Bayu Saputra