Wali kota menjelaskan, tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwalkot) baru sampai verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan. Tahapan yang belum sempat dilaksanakan adalah verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Mengaku aturan, tahapan tersebut memerlukan waktu tiga bulan.
“Kalau itu dilaksanakan, ketok pintu warga untuk verifikasi, persebaran virus pasti terjadi. Masalah lain, kalau warga nggak mau membuka pintu karena khawatir korona bagaimana? Misal verifikasi dilaksanakan mulai Juli, selesai September, terus mau cetak kertas suara kapan?” terang Rudy saat ditemui di balai kota, Rabu (15/4).
Idealnya, lanjutnya, pilkada diundur 2021 setelah urusan pemberantasan Covid-19 selesai. “Sekarang bukan saatnya bicara soal pemilu. Negara ini sedang ada urusan yang jauh lebih penting dari pemilu. Pemilu nanti 2021 atau sekalian 2024,” katanya.
Usulan pemilu 2024 dianggap paling realistis. Wali kota memberi gambaran pelaksanaan pemilu bila dilaksanakan serentak empat tahun lagi. Yakni pemilihan bupati dan wali kota serta anggota DPRD kabupaten dan kota diadakan terlebih dahulu. Disusul pemilihan gubernur dan DPRD provinsi kemudian pemilihan presiden, DPRRI dan DPD.
“Selama 2021 hingga 2024 presiden bisa membuat perppu. Mendagri bisa diberi wewenang menunjuk pejabat kepala daerah,” ujarnya.
Kalau itu dilaksanakan, maka anggaran pemilu tahun ini dapat dialihkan untuk membantu penanganan Covid-19. Pemkot sendiri mengucurkan total Rp 21 miliar untuk Pilwalkot 2020. Angka tersebut meliputi anggaran penyelenggaraan, pengawasan, dan pengamanan.
Terpisah Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti belum dapat memberi keterangan terkait hasil kesepakatan tiga lembaga di Jakarta. Pihaknya akan melanjutkan tahapan pilwalkot setelah ada aturan resmi yang dikeluarkan KPU Pusat. Saat ini, seluruh komisioner KPU tengah melaksanakan imbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah. (irw/bun/ria) Editor : Perdana Bayu Saputra