“Tentu ini konsekuensi ketika ada kenaikan jumlah pengangguran, maka otomatis akan terjadi penambahan jumlah kemiskinan. Namun dengan dikendorkannya beberapa sektor oleh pemerintah, harapannya aktivitas ekonomi di Kota Solo mulai bergerak. Meskipun belum pulih,” ungkap pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan.
Kendati penerapan PPKM diperpanjang, namun pemerintah sudah sedikit melonggarkan beberapa sektor yang sebelumnya dilarang beroperasi. Ambil contoh manufaktur dan transportasi barang. Yakni industri yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini sudah diizinkan beroperasi dengan berbagai pembatasan.
"Pelonggaran itu tentu saja ada kaitannya dengan angka pengangguran dan kemiskinan. Dengan beroperasinya sektor tersebut bisa mencegah supaya angka pengangguran dan kemiskinan tidak bertambah. Ditambah lagi dengan stimulus yang diberikan pemerintah kepada kelompok masyarakat rentan," jelasnya.
Bicara soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang angkanya naik 7 persen. Anton menyebut angka tersebut bukan pertumbuhan year on year. Hanya pertumbuhan triwulan dua pada 2021. Memang jika dibandingkan year on year triwulan dua pada 2020 angkanya 7,7 persen.
“Tapi itu menyesatkan sebenarnya. Karena yang digunakan sebagai angka dasar itu pada saat pertumbuhan ekonomi negatif. Jadi kalau misalnya di Februari 2021 itu angkanya sudah mulai minus. Katakanlah basisnya minus, ketika kemudian tumbuh, balik ke positif. Tapi positif riilnya sekitar 2 persen. Seolah-olah jadi naiknya tinggi. Tapi kalau itu nilai perubahan pasti besar. Tapi riilnya, aktivitas ekonomi belum pulih. Kita bisa lihat angka ekspor juga masih rendah,” bebernya.
Paling baru, lanjut Anton, angka pengangguran pada Februari 2020 dibandingkan Februari 2021 tumbuh 26,26 persen. Artinya, kenaikan tingkat pengangguran terbukanya tinggi. Kemudian angka kemiskinan per Maret 2021 naik 1,12 juta dibandingkan Maret 2020.
“Pada indikator ekonomi yang riil sebenarnya angkanya masih buruk. Diprediksi pertumbuhan ekonomi di triwulan tiga pada 2021, saat masuk masa PPKM ini hanya 3 persen. Itu skenario terbaik,” sambungnya.
Menurutnya, penerapan PPKM masih memberi dampak pada perekonomian. Namun pemerintah sudah mulai melepas beberapa sektor industri besar seperti pengolahan dan lain sebagainya. Beberapa sektor terkait dengan distribusi, terutama produk penting.
“Hanya sektor kuliner dan wisata masih tetap dibatasi. Sektor itu tetap yang terdampak karena erat kaitannya dengan kerumunan,” ujarnya. (aya/bun) Editor : Damianus Bram