Ghofar menilai, menanamkan empati dengan model pemaksaan pemotongan TPP tidak baik. Sebab, TPP yang akan dipangkas itu merupakan penghasilan rutin yang diterima ASN setiap bulannya. Setiap ASN tentu sudah punya perencanaan dalam memanfaatkan penghasilan bulanannya.
"Pemangkasan ini tentu sangat berat, terutama mereka yang golongan kepegawainya masih rendah. Mereka sudah lelah dalam melakukan pelayanan. Yang kita takutkan, pemotongan ini memengaruhi kinerja," katanya.
Ditambahkan Ghofar, postur APBD belum perlu sampai potong penghasilan ASN. Sebab, kebutuhan untuk bantuan tidak terduga (BTT) dan bantuan social (bansos) kurang lebih Rp 110 milar. Ini bisa disisihkan dari pos-pos yang lain.
“Sebagai gambaran tahun lalu dengan target PAD Rp 402 miliar, anggaran BTT Rp 153 miliar, masih bisa dilakukan tanpa potong penghasilan. Dan ternyata Silpa sampai Rp 291 miliar, di mana BTT hanya berkurang sekitar Rp 45 miliar. Sekarang target PAD Rp 513 miliar, dan kebutuhan BTT dan bansos Rp 110 miliar, sehingga masih sangat aman," urainya.
Ghofar menuturkan, sebenarnya mekanisme APBD dalam kondisi darurat sangat luwes dengam adanya mekanisme mendahului anggaran. Sehingga perencanaannya cukup ketat.
"Jika memang kondisi sangat buruk, maka bisa dilakukan lewat mekanisme kedaruratan dan melakukan efisiensi di beberapa pos atau menunda kegiatan," ujarnya
Mengingat kebijakan ini sudah disetujui DPRD, Ghofar meminta pemotongan TPP jangan diberlakukan sacara mutlak empat bulan atau September hingga Desember. Namun, harus disesuaikan dengan kondisi pandemi yang naik turun.
“Kalau memang kondisi pandemi bulan tertentu sangat parah dan keuangan pemkot kritis maka dilakukan pemotongan TPP pada bulan tersebut, tapi jika kondisi pandemi melandai dan keuangan longgar maka tidak perlu dilakukan pemotongan pada bulan tersebut," ujarnya. (atn/bun/dam)
Editor : Damianus Bram