"Kami tegur via Kepala Dinasnya karena ini bukan kali pertama terjadi,” ujar anggota Komisi IV DPRD Surakarta Asih Sunjoto Putro.
Menurut Asih, terulangnya pelanggaran prokes di sekolah membuktikan bahwa pengawasan PTM terbatas lemah. Dia juga meyayangkan oknum guru yang kurang tertib dalam menerapkan prokes.
"Padahal guru itu adalah panutan. Seharusnya menberi contoh yang baik kepada para muridnya. Saya mendukung upaya pemkot mengadakan swab kepada guru dan siswa," terang politisi PKS ini.
Senada diungkapkan anggota komisi IV lainnya Antonius Yogo Prabowo. "Sesuai komitmen awal, PTM dilaksanakan secara ketat. Tentu ini sangat ironis, dimana yang melakukan pelanggaran adalah guru, SD pula. Dimana sosok guru ini merupakan teladan. Apa yang mereka lakukan, pasti ditiru anak didiknya. Apa yang mereka (guru) lakukan menjadi pembenaran," bebernya.
Sebab itu, Yogo mendesak dinas pendidikan lebih tegas mengawasi PTM terbatas. "Komitmen awal jelas. Prokes ini mengikat guru, pegawai sekolah, siswa/siswi bahkan wali murid. Kami tekankan, ini bukan lagi dalam tahap simulasi. Bukan sekadar melakukan kebiasaan baru, tapi sudah harus penerapan. Ini demi keselamatan anak-anak kita," bebernya.
Fungsi satgas covid di sekolah yang bertugas mengingatkan atau menegur apabila ada pelanggaran prokes, imbuh Yogo, harus dioptimalkan. Sikap tegas itu tidak boleh pandang bulu. Termasuk kepada kepala sekolah.
"Jangan malah sungkan. Seperti yang kita tahu, sekolah-sekolah di wilayah jateng yang kemudian menjadi klaster karena awalnya lalai. Itu menjadi juga menjadi keprihatinan bagi wali murid. Mereka percaya dengan sekolah, malah sekolah yang melakukan pelanggaran," ungkap politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu. (atn/wa/dam) Editor : Damianus Bram