"Jadi semuanya bisa bankable dan mendapatkan permodalan dengan bunga yang sangat menarik. Jangan sampai tergoda pinjol. Karena semuanya sudah tersedia di bank-bank kita. Saya rasa ini harus disambut baik oleh warga Kota Solo," beber Gibran dalam seminar nasional yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemarin (28/12).
Wali kota menegaskan, pihaknya juga terbuka menjalin kerja sama dengan e-commerce. Dia optimistis era digital adalah era kolaborasi. Namun kolaborasi yang dilakukan bukan tanpa syarat.
Gibran mengaku e-commerce yang bekerja sama dengan Pemkot Surakarta wajib tidak menyediakan barang-barang asal Tiongkok di platform-nya.
"Saya tidak ingin di platform mereka ada batik, baju koko, sajadah, tasbih, dan barang-barang dari Tiongkok yang harganya lebih murah. Saya tidak ingin UMKM yang ada di Kota Solo menjadi reseller. Mereka harus jadi produsen. Harus benar-benar menghasilkan produk mereka sendiri. Akan kami dampingi dari A sampai Z. Meskipun barangnya masih handmade. Quality control-nya masih jelek. Tapi ini tugas kami mendampingi mereka dari A sampai Z. Sekarang progresnya luar biasa," urainya.
Direktur Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ahmad Solichin Lutfiyanto mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Kota Solo. Sebagai perbankan, khususnya BRI di Kota Bengawan saja, posisi terakhir pertumbuhan dananya sebesar 24 persen. Ditambah pinjaman sebesar 14 persen.
"Itu jauh lebih tinggi dari Jogja. Artinya, itu salah satu indikator bahwa pertumbuhan ekonomi di Solo jauh lebih bagus dibandingkan Jogja. Total kami sudah merealisasikan kredit usaha rakyat (KUR) di Jawa Tengah senilai Rp 34 triliun dengan jumlah 1,3 juta nasabah," sambungnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menambahkan, OJK sebagai otoritas di sektor keuangan memiliki andil yang besar dalam menyusun kebijakan keuangan berkelanjutan di sektor keuangan.
Khususnya dalam mendukung implementasi ekonomi hijau. Saat ini, OJK menyusun roadmap keuangan berkelanjutan tahap II periode 2021-2025. Fokusnya, penyelesaian taksonomi hijau sebagai acuan nasional dalam pengembangan produk-produk inovatif dan atau keuangan berkelanjutan.
"Sekaligus mengembangkan kerangka manajemen risiko berbasis keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan dan pedoman pengawasan berbasis risiko iklim untuk pengawas. Mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible. Juga meningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh stakeholders yang tentunya menjadi target sifatnya continuous dan multiyears," pungkasnya. (aya/wa/dam) Editor : Damianus Bram