Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta Etty Retnowati mengatakan, PJJ serentak akan dilakukan semua jenjang sekolah mulai dari TK hingga SMA/SMK. Pemberitahuan secara langsung sudah dilakukan melalui grup kepala sekolah jenjang TK-SMP. Sedangkan SMA/SMK sudah ada instruksi dari gubernur. Keputusan penerapan PJJ dalam rangka untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada warga satuan pendidikan.
“Mulai Senin besok (hari ini) semua kami wajibkan untuk PJJ dari jenjang PAUD sampai SMP. Sekolah wajib menerapkan PJJ sambil mengikuti perkembangan Covid-19,” ujarnya.
Kepala Bidang SMP Abdul Haris Alamsah menambahkan, kebijakan PJJ diambil berdasarkan banyaknya temuan kasus di lingkungan sekolah. Berdasarkan laporan terakhir, puluhan siswa SMA terkonfirmasi terpapar Covid-19. Terkait jangka waktu lamanya penerapan PJJ, Haris mengatakan, masih menunggu surat edaran resmi dari pemkot.
“Perkiraan itu akan berlangsung selama satu bulan, tapi ini juga belum pasti. Kami juga masih menunggu dari Tim Satgas Penanganan Covid-91 Kota Surakarta untuk lebih lanjutnya” katanya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VII Jawa Tengah Suratno membenarkan, semua sekolah diwajibkan kembali menggelar PJJ. Hal ini sesuai dengan arahan dari Tim Satgas Covid-19 Kota Surakarta. Meningkatnya temuan kasus Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk kembali menerapkan PJJ pada semua sekolah.
“Kami mengikuti kebijakan dari Tim Penanganan Satgas Covid-19 Kota Surakarta. Semua sekolah dari jenjang TK–SMA/SMK melaksanakan PJJ mulai 7 Februari 2022,” ujarnya.
Kebijakan dibuat berdasarkan data dan saran dari berbagai pihak. Keselamatan dan kesehatan para siswa menjadi prioritas dalam membuat kebijakan terkait PTM. Koordinasi dengan kepala sekolah SMA/SMK se Kota Solo sudah dilakukan melalui media daring.
“Kesehatan dan keselamatan siswa menjadi prioritas kami dalam mengambil kebijakan. Sekolah dan orang tua diharapkan bisa memaklumi terkait kebijakan ini, demi keselamatan siswa dan masyarakat pada umumnya,” imbuhnya.
Selama pelaksanaan PJJ, sekolah diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan PTM terbatas yang telah dijalankan. Memperbaiki atau melengkapi sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan di satuan pendidikan. Serta meningkatkan kebersihan lingkungan satuan pendidikan.
“Kami sarankan juga para guru untuk mengimbau peserta didik agar tetap berada di rumah dan mengurangi mobilitas serta menghindari kerumunan di tengah melonjaknya kasus Covid-19,” tegasnya.
Kepala SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Rahayuningsih membenarkan mulai Senin sekolahnya kembali akan menerapkan PJJ sesuai arahan dari dinas pendidikan. Dia menilai keputusan yang diambil pemerintah sangat tepat di tengah melonjaknya kasus Covid-19.
“Hasil konsultasi dengan kepala dinas sore ini, mulai besok pagi (hari ini) sampai diterbitkannya surat edaran berikutnya pembelajaran akan digelar secara PJJ,” ujarnya.
Di bagian lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, ketentuan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing daerah tidak harus seragam. Dia meminta agar ketentuan untuk PTM atau PJJ disesuaikan dengan kebijakan dan hasil evaluasi di tiap kabupaten/kota.
"Kami menyesuaikan kabupaten/kota. Kalau satu kabupaten/kota memutuskan harus dievaluasi maka seluruh satuan pendidikan harus mengikuti. Jadi tidak harus seragam," kata Ganjar usai acara di Hotel Alila, Surakarta, Sabtu (17/2).
Hal itu juga berlaku untuk tingkat SMA/SMK yang kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Ganjar, penyesuaian itu agar tidak ada benturan kebijakan di level pemerintahan. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta dan Pemkot Semarang.
"Ketika Solo sama Semarang melakukan PJJ ya kami mengikuti. Biar level setiap kebijakan tidak berbenturan maka kami minta untuk mengikuti per kabupaten/kota masing-masing," katanya. (sep/mg1/bun) Editor : Damianus Bram