Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo mengatakan, layanan BST seharusnya berbayar mulai Senin (31/10). Tapi, pemkot menggunakan anggaran pemotongan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) untuk penanganan inflasi pada APBD-P 2022 untuk subsidi tarif BST.
"Tapi yang kami tanggung adalah yang penumpang umum. Sebab, pemerintah pusat masih menggratiskan penumpang untuk kategori orang lanjut usia, pelajar, dan penyandang disabilitas. Kebutuhan anggaran untuk subsidi penumpang umum sampai akhir 2022 mencapai Rp 3,3 miliar," kata Budi
Angka tersebut muncul, lanjut Budi, dari tarif BST dikali jumlah rata-rata penumpang BST per bulan. Di mana penumpang BST bisa mencapai 30 ribu per bulan.
Lalu bagaimana dengan tahun depan? Budi memperkirakan tarif bus mulai bertarif. Sebab, dari hasil rakor, pemkot masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Cuma ada perbedaan nominal saja. Sudah ada perhitungan dari pemkot. Tetap ada yang disubsidi, tapi memang sampai rapat pembahasan APBD 2023 belum kami masukkan nominalnya," ujarnya.
Belum adanya alokasi anggaran untuk subsidi tarif penumpang BST Solo pada 2023, menurut Budi, karena belum adanya ketentuan tarif dari pemerintah pusat. Selain itu, pembahasan APBD 2023 sudah selesai dan kini sedang dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jateng.
Bila sudah ada kepastian tarif penumpang bus BST, Budi mengatakan, pemkot bisa menghitung kebutuhan anggaran subsidi dan mengajukan melalui mekanisme mendahului APBD Perubahan 2023. Hal itu bisa ditempuh bila kegiatan tersebut dinilai urgen untuk warga Solo.
Apakah subsidi tarif bus BST dari APBD 2023 akan mengkaver 100 persen tarif tiga kategori penumpang atau tidak, menurut Budi, tergantung kemampuan anggaran daerah. Sedangkan untuk penumpang kategori umum, tetap berbayar sesuai PMK.
"Yang umum diputuskan tetap berbayar. Yang tiga kategori penumpang akan kami subsidi. Tapi kami belum tahu berapanya, tunggu dulu besaran tarif di PMK. Kami akan lihat kemampuan anggaran kita tahun depan," ujar Budi. (atn/bun/dam) Editor : Damianus Bram