Gibran mengatakan, kalau hanya mengacu pada realisasi PAD memang benar capaiannya baru 76 persen dari target Rp 740 miliar. Namun, kalau dilihat dari target, PAD tahun ini jauh lebih tinggi dari target tahun sebelumnya.
"Yang dilihat jangan persentasenya, bandingkan dengan penerimaan yang kami terima. Bandingkan target 2021 dengan 2022 ini, penambahannya kan tinggi juga," kata dia di Balai Kota Senin (28/11).
Gibran tidak menyalahkan pihak lain jika serapan PAD yang tidak maksimal ini bisa memengaruhi daya beli pemkot pada 2023.
"Kita lihat akhir tahun ya, jangan sekarang. Pasca Muktamar Muhammadiyah dan lain-lain kan belum direkap semua. Tiap tahun memang ada peningkatan target kan," ujar Gibran.
Berdasarkan informasi yang diakses melalui dpjk.kemenkeu.go.id yang diakses pada Senin (20/11) sore, target PAD Kota Surakarta tahun ini senilai Rp 736,10 miliar (data APBD 2022). Realisasi sampai 27 November Rp 520,21 miliar atau setara 70,67 persen.
Jika dibandingkan dengan target dan realusasi PAD tahun sebelumnya, target tahun ini jauh lebih tinggi mengingat target PAD Kota Surakarta 2021 senilai Rp 523,17 miliar. Realisasi Rp 560,58 miliar atau 107,15 persen.
"Secara nominal yang kita terima ini memang sudah lebih tinggi dibandingkan target PAD di tahun lalu. Dari segi nominal memang sudah lebih tinggi dari 2021, tapi kalau presentase tahun ini ya memang terlihat rendah sampai saat ini," terang Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta Budi Murtono.
Untuk mengantisipasi jarak antara target dan realisasi itu, BPKAD telah berkoordinasi dengan Badan Pensapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta untuk memaksimalkan realisasi pendapatan dari sektor pajak. Harapannnya seandainya pun tidak sesuai target, realisasi itu tidak terpaut jauh dari target yang audah ditentukan.
"Dari sisi angka saya belum bisa sampaikan karena belum lihat data terakhir. Ada yang melampaui target meski memang banyak yang di bawah target. Kami sudah sampaikan ke bapenda jika tidak mencapai target, harapannya tidak terlampau jauh. Karena PAD ini diharapkan bisa untuk membayar proyek-proyek yang selesai di akhir tahun. Jika tidak tercapai khawatirnya likuiditas keuangan daerah di akhir tahun bisa terganggu," ujar Budi Murtono. (ves/bun/dam) Editor : Damianus Bram