“Saya berharap di antara keluarga mereka bisa rembugan (musyawarah). Wong ya mereka keluarga sendiri to,” katanya, kemarin.
Sementara, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa menegaskan bahwa keraton itu aset negara. Di berbagai daerah dilakukan penggalian-penggalian untuk menemukan jejak keraton-keraton di masa lalu. Nah, Keraton Kasunanan Surakarta yang masih eksis hingga saat ini jangan sampai terbengkalai.
“Sebelum bisa difasilitasi, tentu internalnya harus akur dulu. Semua yang ada di rumah itu (keraton) harus satu kesatuan, satu gagasan, satu prinsip yang sama agar bisa difasilitasi negara dalam hal ini pemerintah daerah maupun pusat kalau mau utuh kembali," tegas dia.
Pada kesempatan sebelumnya, Teguh menyampaikan bahwa Keraton Solo tidak pernah menghargai pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terbukti dari sejumlah susunan pengelolaan yang disodorkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir tak dijalankan dengan baik. Padahal, setiap anggaran yang disalurkan pemerintah harus disertai dengan laporan yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Tak hanya itu, berbagai event yang digelar keraton terkesan berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi dengan Pemkot Surakarta.
"Dibuatkan draft tidak dijalankan, pengelolaan keraton itu mestinya profesional. Mengelola keuangan dari negara itu tidak seperti mengeluarkan uang dari dompet sendiri. Laporannya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan," beber Wawali.
Teguh juga sempat menyampaikan agar Keraton Solo harus berdamai dengan keluarga besarnya sendiri. Ini untuk kepentingan keraton sendiri agar bisa ditata dan direvitalisasi dengan baik. Tentu ini akan memberikan keuntungan untuk keraton sendiri. Semua perkara harus didudukkan bersama. Jangan lagi dipisah-pisah lagi ini kewenangan siapa dan sebagainya.
"Kalau sudah seperti itu ya harus dikelola bersama, jangan dibagi-bagi untuk menguasai masing-masing wilayah. Kalau masih seperti itu tidak akan selesai. Tata kelola keungannya harus jelas. Kalau bukan ahlinya tidak akan bisa karena pendanaan itu ada dari APBD kota, APBD provinsi, hingga APBN. Kami harus menyadari betul bahwa hidup tidak sendirian, tetapi harus berdampingan dengan siapapun apalagi dengan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk seperti itu," hemat dia.
Terakhir, Wawali menegaskan bahwa tidak ada backing aparat pada salah satu kubu dalam menyikapi ontran-ontran yang terjadi di Keraton Solo.
"Tidak ada backing-backing aparat, mereka itu satu keluarga. Harus diselesaikan dulu secara keluarga, baru bisa difasilitasi pemerintah. Kalau mau difasilitasi pemerintah ya harus berdamai, kalau tidak mau ya masalah ini tidak akan selesai," tutup Teguh sore itu.
Konflik Keraton Surakarta memanas buntut penetapan putra mahkota oleh Paku Buwono XIII beberapa waktu lalu. Bentrokan pun pecah pada Jumat (23/12) sore.
Kericuhan ini diduga terjadi antara pihak Paku Buwono XIII (Hangabehi) dengan kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) pimpinan GKR Wandansari Koes Moertiyah atau akrab disapa Gusti Moeng.
LDA menentang keputusan PB XIII menetapkan putra tunggalnya Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya, hasil pernikahan dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu PB XIII Paku Buwono, sebagai putra mahkota.
Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta KP Dani Nur Adiningrat menilai, hubungan keraton dengan pemerintah selalu baik. Ini bisa dibuktikan dengan selalu berjalannya upaya penataan dan maupun revitalisasi resmi dari pemerintah ke pihak keraton. “Jadi hubungan keraton dan pemkot tidak masalah,” ujarnya. (ves/dam) Editor : Damianus Bram