Di luar jam kerja, atau saat weekend, turun menjadi sekitar 20 ribu penumpang. Padahal mobilitas manusia di Kota Solo hampir sebanyak 575 ribu orang. Targetnya, tahun depan bisa naik sebanyak 30-40 persen warga Solo bisa bergeser ke transportasi umum.
“Kalau masih 30 ribu orang saja yang memanfaatkan integrasi layanan transportasi umum ini, berarti belum ada 10 persen pemanfaatannya. Hanya 5 persen saja. Harapannya, tahun depan pemanfaatannya bisa mencapai 40 persen,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufiq Muhammad kepada Jawa Pos Radar Solo dalam acara sosialisasi Kereta Cepat Untuk Indonesia Maju di salah satu hotel, Kamis (29/12).
Taufiq menyebut integrasi transportasi umum melalui BST menyasar stasiun dan terminal. Dengan 12 rute, yakni 6 rute menggunakan bus dan 6 rute menggunakan Feeder. Di Stasiun Purwosari, Stasiun Solo Balapan, dan Stasiun Jebres telah disediakan halte BST untuk memudahkan akses penumpang kereta api menyambung perjalanan ke Kota Solo. Juga sudah ada fasilitas sky bridge yang menghubungkan Terminal Tirtonadi dengan Stasiun Solo Balapan.
“Layanan BST juga hampir 90 persen sudah melayani kawasan perkotaan Solo. Ditambah layanan lintas kawasan perkotaan. Sampai Kartasura, Palur, Solo Baru, dan Bekonang. Harapannya, dengan kemudahan akses integrasi ini masyarakat bisa beralih menggunakan layanan transportasi umum,” sambungnya.
Memang diakui Taufiq, layanan integrasi transportasi umum BST ini belum bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat aglomerasi. Artinya, penduduk dari kabupaten di sekitar Solo masih harus menggunakan transportasi pribadi jika menuju ke Kota Solo. Ambil contoh, para pekerja yang tinggal di Boyolali, Karanganyar, Sragen, dan kabupaten lainnya.
“Rencananya, tahun depan kami dapat satu tambahan rute, Solo-Sukoharjo-Wonogiri melalui Trans Jateng. Layanan ini sudah terjadwal waktu tempuh dan jam operasionalnya. Sehingga penumpang bisa menghitung sendiri kebutuhannya. Selama ini yang membuat masyarakat enggan pakai transportasi umum karena waktunya tidak pasti,” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima yang jadi narasumber di acara ini menegaskan pemerintah pusat dan daerah harus mulai mengubah mindset soal transportasi umum. Bahwa fasilitas yang dibangun harus mendukung transportasi umum, bukan malah transportasi pribadi seperti jalan tol.
Mengingat persentase jelas kedepannya akan tetap jumlah kendaraan pribadi yang memadati jalanan. Tak hanya itu, semakin lama pemerintah membangun fasilitas transportasi umum, semakin besar cost yang akan dibayar. Karena infrastruktur transportasi umum tidak murah.
Kereta api cepat contohnya karena saat ini pemerintah tidak bisa lagi bangun rel di bawah, jadi tetap harus lewat jalur darat biasa.
“Kita bisa bangun di atas, pakai pilar-pilar. Padahal kalau transportasi publik bisa kami siapkan dengan baik. Bisa dibuat regulasi seperti di Jepang dan Amerika. Membuat pajak kendaraannya tinggi. Jadi kemampuan masyarakat beli motor memang mampu. Tapi pajaknya mahal. Maka kecenderungannya mereka akan memilih menggunakan transportasi publik. Tapi kalau itu dilaksanakan di Indonesia tidak bisa. Karena mindset pemerintah pusat dan daerah belum ke arah situ,” paparnya. (aya/nik/dam) Editor : Damianus Bram