Anggota Komisi IV DPRD Kota Solo Ginda Ferachtriawan mengatakan, sejak awal, masalah keraton memang merupakan konflik keluarga. Sehingga memang seharusnya diselesaikan lewat kekeluargaan.
"Kalau sudah selesai, pemerintah bisa ikut membangun dengan mudah," ujar Ginda, Rabu (4/1).
"Makanya menurut saya ini bukan konflik besar. Kemudian orang luar jangan sampai ikut-ikut. Dengan berkumpulnya Sinuhun dengan adik-adiknya, konflik ini selesai. Karena ini bukan masalah rebutan kekuasaan, tapi bagaimana keraton ini terus menjadi bangunan bersejarah yang dilestarikan karena merupakan pusat budaya," imbuh dia.
Keraton Surakarta, lanjut Ginda, usianya lebih tua dibandingkan Keraton Jogjakarta. Sehingga harus bisa memberi contoh.
“Yang terlihat sekarang adalah orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang pasti, ada yang ngakunya perwakilan, tapi siapa dia. Kalau semua bilang utusan, masalah tidak akan selesai," tegas Ginda.
Menurut dia, konflik yang dulu pernah terjadi malah lebih besar. Di mana di Keraton Surakarta sempat ada dua raja. Kemudian akhirnya terpilihlah PB XIII menjadi raja tunggal.
Diketahui, Keraton Surakarta juga sempat menutup kunjungan untuk wisata, buntut kisruh yang kembali pecah pada akhir tahun kemarin. Namun tak berlangsung lama, kunjungan wisata kembali dibuka saat momen libur Natal dan tahun baru itu.
"Wisatawan bisa masuk. Ada yang latihan tari. Saya dengar macapat mau dijalankan lagi, pambiwara mau dijalankan lagi, yang selama ini tidak ada. Selama ini keraton hanya ada kegiatan yang sifatnya seremonial. Bisa lebih terbuka, keraton lebih hidup," ujar Ginda.
"Yang perlu dipahami, semua sepakat Sinuhun sebagai raja. Setelah konflik ini selesai, tinggal bagaimana tugasnya dibagi, terkait maintenance keraton. Kalau ada yang rusak siapa yang bertanggung jawab. Karena mau bagaimana pun keraton ini cagar budaya," pungkas Ginda. (atn/ria)
Editor : Syahaamah Fikria