Kepala Disdag Surakarta Heru Sunardi menjelaskan, trouble yang kerap ditemui adalah lemahnya jaringan internet. "Terutama saat musim hujan, sehingga pedagang yang sudah tapping, tapi mesinnya tidak membaca. Jadi dianggap menunggak pembayaran retribusi. Alatnya juga terbatas. Satu pasar cuma ada satu alat," ujarnya.
Kartu untuk tapping, juga rawan rusak. Ketika sudah tergores dan digunakan untuk tapping, datanya tidak terbaca mesin, sehingga harus ganti baru. Pedagang tidak punya banyak waktu untuk mengurus perbaikan kartu.
Diketahui, awalnya, program e-retribusi diterapkan secara bertahap. Tahap I dilaksanakan Oktober 2016 di Pasar Burung dan Ikan Hias Depok, Pasar Singosaren, Pasar Gede dan Pasar Ngudi Rejeki Gilingan.
Berlanjut tahap II pada 2017 di Pasar Klewer, Pasar Rakyat Tanggul, Pasar Gading, Pasar Bangunharjo, Pasar Sibela Mojosongo, Pasar Nongko, Pasar Elpabes, Pasar Sidodadi, Pasar Kembang, dan Pasar Kadipolo.
Untuk tahap III pada 2018 di 30 pasar tradisional lainnya di Kota Surakarta. "Dengan adanya kendala di lapangan, akhirnya dua tahun lalu diputuskan untuk mengganti program tersebut. Mesinnya sudah diambil oleh bank penyedia jasa," terang kepala disdag.
Sebagai pengganti, diluncurkan program virtual account (VA). Metode yang digunakan diklaim lebih mudah. Pedagang tinggal melakukan top up ke bank yang telah bekerja sama dengan pemkot.
"Nanti petugas kami yang memindai barcode setiap pedagang yang ada di kantor lurah pasar. Apabila tidak terdata, maka petugas mendatangi kios pedagang bersangkutan untuk mengingatkan segera mengisi saldo," terangnya.
Heru mengakui, memang ada beberapa pedagang yang kurang paham terkait program ini, terutama mereka yang sudah lanjut usia. Sebab itu, dia meminta para lurah pasar untuk melakukan pendampingan.
"Pedagang bisa bayar cash ke petugas pasar, kemudian dari pasar yang top up ke rekening pedagang," pungkasnya. (atn/wa/dam) Editor : Damianus Bram