Anggota Komisi IV DPRD Surakarta Ginda Ferachtriawan mengatakan, komisi IV sudah memberikan masukan kepada dinas terkait. Antara lain dinas kesehatan (dinkes), DP3AP2KB dan dinas pendidikan (disdik).
"Dari dinkes sudah siap. Mereka kami minta untuk menambah gizi kepada ibu hamil. Berlanjut 1000 hari pertama kelahiran. Kemudian pemeriksaan berkala, sampai setelah melahirkan semua proses imunisasi bisa dilakukan di Puskesmas, dan itu gratis," papar Ginda, kemarin.
Kemudian untuk DP3AP2KB dan disdik juga sudah diminta untuk melakukan pengawasan terutama kepada para anak didiknya. "Pernikahan dini semua bermula dari mereka hamil diluar nikah. Sehingga pendidikan pengetahuan seksual sejak dini itu penting untuk mencegah munculnya pernikahan dini," ujar dia.
Anggota komisi IV lainnya Antonius Yogo Prabowo menuturkan, dua masalah ini memang kerap diungkapkan masyarakat. Fenomena ini bisa dicegah kalau semua bisa berkolaborasi. Tidak hanya dari pemerintah, namun juga masyarakat, terutama di lingkungan RT.
"Secara anggaran harus jadi fokus prioritas. Kuncinya OPD terkait harus melakukan kontroling, kemudian ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan agar bisa memenuhi gizi anak. Posyandu menjadi garda depan untuk mencegah stunting, sejak anak masih dalam kandungan harus diawasi," urai Yogo.
Sementara itu, legislator PKS Asih Sunjoto menjelaskan, pernikahan dini harus disikapi dari berbagai sudut pandang. Terutama penyebab mereka melakukan itu.
"Yang terpenting, bagaimanapun pendidikan mereka jangan sampai putus. Sebab kebanyakan pernikahan dini terjadi saat anak usia SMP. Karena menikah mereka putus sekolah. Ini yang kami dorong, bagaimana mereka menikah, namun jangan sampai putus sekolah," ujarnya. (atn/bun/dam) Editor : Damianus Bram