RADARSOLO.COM - Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Solo yang kecewa dengan penetapan UMK 2024 menilai dua periode pemerintahakan Presiden Joko Widodo tak serius dalam memperhatikan nasib kaum buruh.
Mereka juga kecewa dengan kepala daerah yang serta merta tidak mempertimbangkan sikap serikat pekerja maupun serikat buruh yang dengan tegas menolak PP 51/2023 sejak sidang pengusulan UMK itu dilakukan di tingkat daerah.
Sedari awal SPN Kota Solo tegas menolak PP 51/2023 dengan mengambil perwakilannya dalam sidang dewan pegupahan yang lalu.
Meski kecewa dengan putusan akhir UMK Kota Solo Tahun 2024 sebesar Rp 2.269.070 yang hanya lebih tinggi Rp 94.901 dibanding UMK tahun sebelumnya sebesar Rp 2.174.169, SPN mengaku tak begitu kaget dengan hasil tersebut.
Lantaran sedari awal baik rekomendari Wali Kota Surakarta maupun yang akhirnya diputuskan oleh Provinsi Jawa Tengah, menggunakan PP 51/2023 dalam menghitung besaran upah.
“Sedari awal yang kami tolak itu penghitungan pakai PP 51/2023 nya. Namun apa yang kami perjuangkan itukan sama sekali tidak jadi perhatian pemerintah. Kamis (30/11) kami melaksanakan aksi di depan kantor Gubernur bersama organisasi buruh dan pekerja yang berafilisasi dengan Konfedereasi SPSI, tapi ternyata gubernuran bergeming dan tidak merespon upaya ini. Ini jadi catatan buat kami selama dua periode kepemimpinan Pak Jokowi nasib buruh tidak diperhatikan. Bahkan diakhir masa jabatan Pak Jokowi ini beliau tidak meninggalkan sesuatu yang menyenangkan atau memberikan angin segar bagi buruh di Indonesia,” hemat Ketua SPN Kota Surakarta, Muhammad Sholihuddin.
SPN juga menyayangkan sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang kurang peka terhadap sikap boikot yang dilakukan dua lembaga atau dua serikat pekerja dalam sidang usulan pengupahan lalu.
Di sisi lain pihaknya juga menyayangkan upaya pemerintah kota yang belum bisa mengendalikan inflasi yang sampai hari ini kenaikan harga itu benar-benar bisa dirasakan dan tidak sesuai dengan gambaran yang dijadikan patokan dalam penghitungan UMK 2024 yang baru saja diumumkan itu.
“Jelas kami kecewa dengan Mas Wali, begitu juga pada tahun lalu dimana kami sempat menyerahkan hasil kajian Kebutuhan Hidup Layak yang kami lakukan bersama dengan serikat pekerja lain. Waktu itu beliau menjanjikan namun tidak ada realisasi dengan UMK 2023. Tahun ini kami ambil langkah lain dengan boikot sidang pengusulan upah, ternyata beliau juga tidak respek dengan kami. Kalau mau jujur, Solo itu kan inflasinya tertinggi di Jawa Tengah dan kemudian disusul Kota Semarang, faktanya Semarang jauh lebih realistis dalam penentuan UMK nya,” hemat Ketua SPN Kota Surakarta itu. (ves)
Editor : Damianus Bram