Pengelolaan Harus Mandiri, Tak Bebani Daerah

Silvester Kurniawan • Dipublikasikan Senin, 26 Februari 2024 | 14:30 WIB
Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Ariyanto Adhi Nugroho.
Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Ariyanto Adhi Nugroho.

RADARSOLO.COM -  Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Ariyanto Adhi Nugroho membenarkan, masifnya pembangunan yang dilakukan pemkot dalam beberapa tahun terakhir akan berbanding lurus dengan besarnya beban pembiayaan ke depannya.

Sebab itu, pemkot harus selektif dalam melihat potensi dan menentukan kebijakan yang bisa membantu dalam pengelolaan objek-objek vital tersebut.

Caranya dengan menghitung potensi daya tariknya dan dikaitkan dengan kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi dalam mengelola aset tersebut.

“Pembangunan yang besar dan strategis ini akan jadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk datang ke Solo. Baik untuk sekadar menikmati atau berinvestasi. Tentu akan jadi beban pemerintah jika tidak menyikapi fenomena ini dengan baik, khususnya dari sektor pajak dan retibusi. Karena itu harus ada kalkulasi yang baik, minimal objek tersebut bisa menghidupi diri sendiri namun tidak membebani masyarakat,” ujar Ariyanto Adhi Nugroho. 

Sebagai contoh kasus, dosen fakultas ekonomi bisnis yang juga dikenal sebagai pengamat properti itu mengambil contoh Taman Balekambang.

Dia berharap pemkot bisa mengambil kebijakan yang baik agar pajak dan retribusi yang diterapkan nanti bisa mengkaver biaya operasional dan perawatan taman yang baru rampung direvitalisasi itu.

Di lain sisi, dia mewanti-wanti agar kebijakan yang diambil tidak membebani masyarakat atau pengunjung.

Solusinya, pengelolaan ke depan bisa menggandeng pihak ketiga sehingga aset pemerintah bisa terkelola dengan baik dan tidak perlu mengalokasikan angaran pemerintah untuk perawatan, gaji pegawai, dan lain sebagainya.

“Bisa libatkan pihak ketiga dengan mekanisme kerja sama seperti BOT (build operate dan transfer) atau KSO (kerja sama operasional). Tinggal dibuatkan saja regulasinya agar pihak swasta mau terlibat di dalamnya,” ujar dia.

Ariyanto mengatakan, dengan menggandeng pihak swasta dan model pembiayaan lebih fleksibel maka akan lebih menguntungkan daripada mengandalkan anggaran pemerintah yang terbilang rigid.

Mekanisme ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuka kesempatan kerja sama pada aset-aset yang mangkrak dan kurang produktif.

Jika hal-hal tersebut sudah bisa dilakukan, maka pemkot tinggal memastikan semua hal terkait berjalan dengan baik.

Salah satunya dari segi reputasi atau penilaian masyarakat terhadap objek-objek vital tersebut.

Jangan sampai objek-objek vital yang sudah direvitalisasi itu turun nilainya karena faktor-faktor lain yang kurang mendukung.

Misalnya seperti kebutuhan parkir di luar parkiran utama objek vital dan sebagainya.“Di Jogja pernah ada fenomena objek wisata mendapat penilaian buruk hanya gara-gara ada parkir yang tidak sesuai ketentuan. Hal-hal seperti ini juga perlu dipikirkan karena itu kantong parkir yang aman dan sesuai ketentuan harus disiapkan sebagai pendamping objek-objek vital yang sudah ada itu,” terang Ariyanto.  (ves/bun)

Editor : Damianus Bram
Ariyanto Adhi Nugroho taman balekambang uns Pembangunan di Solo pengamat ekonomi pembangunan infastruktur