RADARSOLO.COM - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dia selesaikan.
Dia menyebut, sejumlah persoalan seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih jadi catatan yang harus diselesaikan.
“Kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja, dan IPM jadi catatan. Nanti kita tindak lanjuti sesuai RPJMD," tutur Gibran.
Lebih lanjut, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga membeberkan sejumlah proyek infrastruktur yang perlu dia selesaikan.
Beberapa di antaranya seperti penataan Simpang Joglo (rel layang dan underpass), revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta.
Kemudian, revitalisasi Pasar Jongke, GOR Indoor Manahan, hingga Cultural Center (Islamic Center Masjid Zayed).
"Masih banyak yang perlu diselesikan ya, seperti pembangunan fisik juga. Tapi kebanyakan selesai di tahun ini,” papar wali kota yang juga cawapres itu.
Sebelumnya, kritikan tajam disampaikan Komisi I DPRD Kota Solo terkait kinerja kepemimpinan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.
Ketua Komisi I DPRD Kota Solo FX Suharsono menilai, tiga tahun pemerintahan Gibran-Teguh, belum menunjukkan progres dan capaian yang spektakuler.
“Terlepas dari adanya beberapa penghargaan, secara global saya melihat tidak ada sesuatu yang 'wah' di Solo," ujar Suharsono, Selasa (27/2) siang.
Dia pun menyebut sejumlah persoalan yang hingga kini belum beres.
Seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang masih belum tepat sasaran karena adanya ketidaksinkronan data.
Kemudian, pendapatan asli daerah (PAD) yang meleset dari target.
Hingga harus dilakukan refocusing anggaran.
“Refocusing itu urgensinya kan untuk darurat, tapi refocusing di sini karena PAD tidak tercapai. Ini kan nggak pas. Artinya kinerjanya buruk dalam hal PAD," ujar dia.
Suharsono juga menyebut, program-program pembangunan seperti 17 proyek strategis, yang selama ini digembor-gemborkan jadi capaian Gibran, tak lain merupakan bantuan dari pemerintah pusat maupun hibah CSR.
"Wali kota jangan hanya pintar mendatangkan DAK dan DAU, atau CSR. Tapi juga harus bisa meningkatkan PAD," papar Suharsono.
"Kalau PAD tak sesuai target, terus kalau dilepas pusat, ya akan ambruk,” tegas dia. (ves/ria)
Editor : Syahaamah Fikria