RADARSOLO.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo mulai bergerak melakukan penjaringan bakal calon (balon) wali kota dan wakil wali kota Solo setelah ada instruksi dari dewan pimpinan pusat (DPP). Namun, hingga kini belum dibeberkan nama-nama yang akan dibidik untuk kontentasi pilkada nanti.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kota Surakarta, Her Suprabu mengatakan, dalam hajatan pilkada ini, selain sosok calon yang harus dikenal masyarakt, secara politik kekuatanya juga harus mengakar.
"Secara parpol, apapun hasilnya PDIP masih punya 20 kursi. Dari aturan kami masih bisa mengusung calon sendiri. Tidak perlu berkoalisi. Namun melihat dinamika politik saat ini, tidak boleh hanya memikirkan ego masing-masing parpol," kata Her Suprabu dalam sebuah diskusi politik kemarin (2/4).
Ditambahkan Suprabu, perseteruan pilpres kemarin sebaiknya tidak dibawa sampai pilkada. Saat ini bagaimana parpol-parpol ini bisa memikirikan Kota Solo ke depan.
"Kami membuka diri. Kalau ada wacana koalisi antara PDIP dan PKS ya boleh saja. Dan yang perlu diketahui, koalisi ini pernah terjadi. Kami (PDIP) partai yang terbuka," tuturnya.
Her Suprabu mengatakan, sudah ada instruksi dari DPP PDIP kepada semua DPC untuk melakukan penjaringan sosok yang akan diusung di pilkada. Baik dari kader internal maupun eksternal.
"Namun untuk teknisnya masih digodok. Intinya kami terbuka. Yang lalu biarlah berlalu. Ini yang kami sampaikan terus," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Solo Sugeng Riyanto punya pandangan lain soal Pilkada Solo. Dia menilai pilkada nanti tidak akan bisa dilepas dari pilpres yang telah selesai. Sebab, dia melihat, sudah ada arus yang seolah-olah ingin mem-breakdown miniatur pilpres di Solo.
"Koalisi (pilkada) contohnya, tidak akan jauh berbeda dengan koalisi pilpres kemarin. Bahkan sudah ada sosok yang digadang-gadang akan dicalonkan. Artinya situasi ini akan berkelanjutan. Jadi saya agak kurang sutuju bila pilkada ini melupakan jalannya pilpres kemarin," urai sugeng.
Lebih lanjut, Pilkada Solo juga tidak akan bisa lepas dari pilgub, mengingat waktunya yang bersamaan. Ketika antara kolaisi Pilkada Solo berbeda 180 derajat dengan pilgub, maka jalannya akan aneh.
"Karena nanti sama-sama kampanye di Solo. Kalau koalisinya berbeda, maka akan jadi agak canggung. Sebab nanti harus duduk bersama," urainya.
Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah keputusan dari ketua umum masing-masing partai. Ini memiliki pengaruh besar pada jalannya pilkada di daerah.
Sugeng mencotohkan yang terjadi di PDIP pada Pilkada 2020. Awalnya mengusung Achmad Purnono kemudian di menit terakhir berubah menjadi Gibran Rakabuming Raka.
"Rekomendasi DPC kalah dengan keputusan DPP," ungkapnya.
Sugeng menuturkan hal yang sama juga terjadi pada PKS. Dimana saat Pilkada 2020 lalu, sudah membuat wacana kolasi bersama PAN dan Partai Gerindra untuk melawan PDIP.
"Tapi tiba-tiba dua partai tersebut mundur karena ada arahan dari ketua parpolnya masing-masing untuk mendukung Mas Gibran. Selesai, koalisi batal akhirnya PKS memilih abstain. Karena kita tahu calon independen yang kemarin menjadi lawan Mas Gibran di belakangnya itu siapa," ujar dia. (atn/bun)
Editor : Kabun Triyatno