RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), Selasa-Rabu (16-17/4). Padahal menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengimbau, pada tanggal tersebut ASN diperkenankan menjalani WFH. Langkah ini Sebagai upaya memperkuat manajemen arus balik Lebaran.
Imbauan WFH tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 1 Tahun 2024. Ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Di mana instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, menerapkan work from office (WFO) 100 persen.
Kemudian instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, diperkenankan WFH paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai.
Terkait teknisnya, diatur instansi pemerintah masing-masing. Instansi yang boleh menerapkan WFH hingga 50 persen, meliputi bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.
Menanggapi SE tersebut, Wakil Wali (Wawali) Kota Solo Teguh Prakosa menegaskan tidak ada WFH. Artinya, ASN di lingkungan Pemkot Solo wajib ngantor.
“Tidak ada yang WFH. Kemarin sudah kami infokan di grup (WhatsApp/WA) balai kota. Seratus persen masuk kantor,” terang Teguh saat ditemui usai Grebeg Syawal di Solo Safari, Minggu (14/4).
Menurut Teguh, kebijakan WFH bagi ASN kurang cocok jika diterapkan di Kota Bengawan. Mengingat tidak banyak pegawai yang mudik keluar kota.
“Kecuali (AN) seperti yang di Jakarta. Dia rumahnya di luar Jakarta, misalnya Bogor. Selain itu mereka juga banyak yang mudiknya jauh. Kalau (ASN) di sini paling (mudiknya di) Solo Raya,” beber Teguh. (zia/fer)
Editor : Niko auglandy