RADARSOLO.COM-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta mengajak pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surakarta untuk terlibat aktif dalam sosialisasi E-SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).
Hal tersebut dipandang efektif untuk melancarkan program yang dicanangkan pemerintah kota pada pertengahan Agustus lalu.
Kepala Bapenda Kota Surakarta Tulus Widajat mengungkapkan, ajakan itu telah disampaikan kepada anggota dewan dan PNS di lingkungan kerja Pemkot Surakarta.
Berlanjut Senin (2/9/2024), Bapenda Kota Surakarta kembali mengajak kelompok masyarakat lainnya untuk terlibat dalam pendaftaran dan sosialisasi E-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Sebanyak 50-an pensiunan PNS dikumpulkan untuk melakukan sosialisasi dan didaftarkan dalam E-SPPT tersebut.
“Ini salah satu upaya pemerintah untuk menjaring masyarakat dalam mengikuti E-SPPT PBB-P2 di Kota Solo. Salah satu kelompok masyarakat yang kami anggap pionir itu para pensiunan PNS,” ujarnya, Senin (2/9/2024).
“Harapannya para pensiunan ini bisa jadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan program ini,” lanjut Tulus.
Bapenda Kota Surakarta akan terus melakukan upaya serupa untuk memaksimalkan tingkat kepesertaan E-SPPT PBB-P2 di Kota Solo.
Dalam beberapa kesempatan ke depan, para pensiunan PNS akan terus diajak untuk mendaftar dalam program tersebut.
Bersamaan dengan itu, upaya serupa juga akan dilakukan di berbagai instansi pemerintah lainnya seperti di kelurahan dan kecamatan yang ada di berbagai wilayah di Kota Solo.
“Pendaftaran E-SPPT PBB-P2 ini dimulai 11 Agustus kemarin, per 2 September 2024 ini sudah ada 1.294 NOP (Nomor Objek Pajak) yang terdaftar. Target kami di akhir tahun ini ada 2.000 NOP yang terdaftar,” ungkap Tulus.
Baca Juga: Rugikan Pendapatan Asli Daerah, Bapenda Surakarta Gandeng Biro Iklan Sapu Bersih Reklame Liar
Ditekankan Bapenda Surakarta, program E-SPPT PBB-P2 ini penting dilakukan karena bisa menekan anggaran belanja daerah.
Mulai dari biaya perawatan dan pemeliharaan print tonic, biaya cetak SPPT PBB dan biaya distribusi SPPT PBB di wilayah hingga lebih hemat Rp 800 juta per tahunnya.
Tulus berharap, di 2029, seluruh objek pajak sudah mengakses tagihan PBB-P2 melalui E-SPPT tersebut.
“Masyarakat bisa langsung datang ke kantor Bapenda, ke kantor korwil, maupun bisa ke gerai pelayanan pajak di CFD yang ada setiap minggunya,” ucap Tulus.
“Tinggal datang dan membawa nomor induk kependudukan, nomor objek pajak, dan nomor WhatsApp-email aktif. Nanti akan langsung dilayani oleh petugas dan akan ada banyak souvenir yang bisa didapat masyarakat,” lanjut kepala Bapenda Kota Surakarta.
Sri Suharyati, salah seorang pensiunan PNS Kota Surakarta mendukung penuh program yang diinisiasi Bapenda Kota Surakarta tersebut.
PNS yang pensiun di 2009 lalu itu melihat program E-SPPT PBB-P2 efektif diterapkan di tengah kemajuan teknologi yang ada sekarang ini.
Dengan demikian, pelayanan pada masyarakat akan lebih efektif dan efisien jika diterapkan dengan optimal.
“Program-program E-SPPT ini ke depan akan sangat bermanfaat karena memanfaatkan teknologi yang ada seperti ini,” ujar Sri Suharyati.
“Dan soal menggandeng pensiunan ini akan cukup efektif karena bisa membantu sosialisasi secara getok tular di masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Sri Suharyati, mantan Asisten Pemerintahan Pemkot Surakarta di 2009 tersebut, terobosan Bapenda Surakarta akan lebih maksimal dibandingkan hanya sosialisasi secara formal dari suatu kelompok masyarakat ke masyarakat lainnya. (ves/nik)
Editor : Tri Wahyu Cahyono