RADARSOLO.COM — Temuan 399 kasus baru orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Bengawan, periode Januari-Oktober mematik reaksi Pemkot Solo. Saat ini pemkot kebut skrining kelompok berisiko atau kelompok rentan. Ini langkah antisipasi, jika kondisi ODHA memburuk.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Solo Widdi Srihanto menjelaskan, temuan tahun ini mengalami penurunan dibanding periode yang sama, 2023 lalu. Di 2023, ada temuan 454 kasus baru. Dari jumlah tersebut, 209 di antaranya ber-KTP Solo.
“Temuan kasus baru yang paling banyak di 2017. Ada 511 kasus. Kalau temuan baru tahun ini kan 399 orang. Dari jumlah tersebut, yang ber-KTP Solo 93 orang,” jelas Widdi, Kamis (7/11).
Mayoritas usia paparan HIV/AIDS di kisaran 25-49 tahun, yang mencapai 214 orang. Kemudian kelompok usia 20-24 tahun sejumlah 73 orang.
Terkait sebarannya, Kecamatan Banjarsari tertinggi dengan 33 kasus (ODHA). Kemudian Jebres 21 kasus (ODHA), Laweyan 20 kasus (HIV), Pasar Kliwon 12 kasus (HIV), serta Serengan tujuh kasus (HIV).
“Angka kumulatifnya sejak 2005 ada 6.306 ODHA yang ditemukan di Kota Solo. Kemudian 1.410 orang di antaranya penduduk Solo. Sedangkan 4.508 orang lainnya dari kabupaten/kota lain yang ditemukan di Solo,” imbuh Widdi.
KPA mengklaim, banyaknya temuan ini justru preseden yang positif. Mengingat hingga saat ini, jumlah pengidap HIV/AIDS tidak bisa diukur secara pasti. Kecuali yang bersangkutan terdeteksi saat melakukan pemeriksaan.
Kendati demikian, KPA mengakui terkadang ada pasien yang tidak terdeteksi karena pindah domisili. Akhirnya tidak lagi termonitor oleh pemerintah.
“Sebetulnya itu bukan masalah medis, tetapi masalah sosialnya. Karena banyak ODHA dari kelompok ekonomi rendah. Banyak yang positif ini kondisi ekonominya tidak ada. Apalagi untuk biaya sekolah anaknya. Ini butuh kerja sama dari berbagai pihak,” papar Widdi.
Sementara itu, pencegahan penularan dan skrining dioptimalkan. Namun, ini butuh partisipasi dari masyarakat. Khususnya dari organisasi kemasyarakatan yang fokus terhadap isu-isu seputar HIV/AIDS. Supaya sosialisasi dan jangkauan terhadap kelompok berisiko atau rentan bisa dimaksimalkan.
“Organisasi masyarakat ini lebih efektif menjangkau kelompok berisiko. Misalnya kelompok laki-laki seks laki-laki (LSL), transgender, dan sebagainya. Jadi, pemerintah yang merencanakan program. Nanti organisasi masyarakat yang mengeksekusi di lapangan,” papar Direktur Yayasan Mitra Alam Ligik Triyogo. (ves/fer)
Editor : Niko auglandy