RADARSOLO.COM – Pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi menuai kritik dari Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Pengurangan tersebut dapat mengancam kualitas gizi anak, terutama dengan anggaran daerah yang terbatas.
"Kalau anggarannya turun menjadi Rp 10 ribu per porsi, apakah negara sudah benar-benar siap? Kalau mau membuat program seperti ini, tanggung jawabnya harus maksimal," ujar Teguh kepada Jawa Pos Radar Solo, Selasa (3/12/2024).
Pemangkasan anggaran dilakukan pemerintah pusat setelah uji coba program makan bergizi gratis selama 11 bulan di sejumlah wilayah Pulau Jawa.
Pemerintah mengklaim bahwa Rp 10.000 per anak sudah cukup untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi. Namun, Teguh memandang nominal itu terlalu kecil untuk mencakup bahan makanan bergizi dan biaya tenaga penyedia.
"Anggaran Rp 10 ribu hanya untuk bahan baku saja. Apakah itu cukup? Kalau cuma telur dan nasi, apa cukup bergizi? Masih ada kebutuhan lain, seperti lauk tambahan, sayur, dan lainnya," kritiknya.
Teguh menyoroti skema pembelian bahan baku dan tenaga yang disiapkan untuk program ini. Ia menyebut konsep tersebut menyerupai program bantuan RTLH (rumah tidak layak huni), yang kerap menghadapi kendala implementasi di lapangan.
Teguh juga menyinggung bahwa pelaksanaan program ini tidak bisa disamaratakan di seluruh daerah, mengingat perbedaan kemampuan anggaran.
Kota Solo, dengan RAPBD 2025 sebesar Rp 2,3 triliun, memiliki keterbatasan dibandingkan daerah lain seperti ibu kota provinsi dengan APBD di atas Rp 10 triliun.
“Makanya, waktu bertemu dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, kami diarahkan untuk menambah belanja tidak terduga (BTT) dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar. Ini agar sinergi dengan program pusat bisa berjalan lebih baik,” terang Teguh.
Teguh mengingatkan bahwa konsep pembiayaan seperti ini kerap membebani masyarakat penerima. Dia mencontohkan kasus RTLH, di mana bantuan Rp 10 juta tidak cukup jika penerima tidak memiliki dana tambahan.
"Kalau penerima bantuan tidak bisa melanjutkan dengan biaya mandiri, program ini bisa gagal. Sama halnya dengan program makan bergizi ini. Anggaran Rp 10 ribu tidak realistis jika harus mencakup semuanya," tegas Teguh.
Uji coba makan bergizi gratis ini sebelumnya sudah dilakukan di puluhan SD dan SMP negeri di Kota Solo. Anggaran program ini berasal dari dana corporate social responsibility (CSR). (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno