RADARSOLO.COM - Pihak DPRD Kota Solo dan Pemkot Solo akhirnya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPDB) 2025. Hal ini diketahui dari rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Solo, Kamis (12/12/2024).
Pembahasanya tidak melalui komisi-komisi, melainkan langsung dibahas oleh banggar.
Dari hasil laporan pembahasan RAPBD 2025, terjadi penambahan anggaran. Baik itu pendapatan daerah maupun belanja daerah. Di mana pendapatan daerah yang awalnya Rp 2.137.920.043.382 menjadi Rp 2.206.183.517.382, atau bertambah sekira Rp 68.263.474.000.
Sedangkan untuk Belanja Daerah semula sebesar Rp 2.132.920.043.382 setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar Rp 87.647.535.000 sehingga menjadi sebesar Rp 2.220.567.578.382.
Di mana belanja operasi dan modal semula sebesar Rp 2.117.920.043.382, setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar Rp 87.647.535.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp 2.205.567.578.382. Sedangkan belanja tidak terduga tak mengalami perubahan, yakni sebesar Rp 15.000.000.000.
Penerimaan Pembiayaan setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar Rp 19.384.061.000, serta pengeluaran pembiayaan tetap diangka Rp 5.000.000.000,00.
Juru Bicara Banggar DPRD Kota Solo Wahyu Haryanto mengakui memang dalam pembahasan RAPBD Kota Solo kali ini dilaksanakan secara maraton dan dalam waktu singkat. Di mana pembahasan dilakukan pada Senin sampai Selasa (9-10/12), dan Rabu (11/12) dilaksanakan proses public hearing.
"Jadi hari selasa itu kita maraton, selesai sampai dengan pukul 04.20 pagi. Dinamikanya ada tambahan dipendapatan dan belanja daerah. Ada usulan-usulan dari kewilayahan, dari kelurahan," tutur Wahyu.
Beberapa usulan yang masuk dari kelurahan ini, lanjut Wahyu, yakni penambahan gerobak, serta mobil sampah. Serta beberapa kegiatan dari kelurahan yang ditambah.
"Jadi memang kita harus mengakomodir. Tidak hanya menandatangani yang diusulkan TAPD. Efisiensi juga menjadi sorotan kami," ungkapnya.
Ditemui di kantor DPRD, Wali Kota Solo Teguh Prakosa menilai bila tidak ada senior-senior dewan, RAPBD Solo tidak mungkin selesai.
"Anggaran 2025 bisa menyesuaikan dengan RPJMD. Karena ini kan baru digedok, jadi frame kebutuhan sudah terbaca," ungkapnya.
"Jadi dibuka dengan arah pembangunan sesuai dengan KUA-PPAS, mau tidak mau, suka tidak suka harus melihat itu. Itu sebagai dasar. Kalau dikatakan maksimal atau kurang maksimal, Hanya kita lihat mungkin komisi ini belum bisa mengikuti pembahasan, dinamika kerja dan sebagainya," ujarnya.
Setelah ini, lanjut Teguh, para anggota komisi bisa meminta RKA di masing-masing OPD yang ada di Pemkot Solo.
"Mereka akan melihat, angkanya berapa, dan untuk apa saja. Itu tugas dari teman-teman komisi kedepan, untuk fungsi pengawasan melekat disitu. Termasuk membahas kebutuhan regulasi," ujarnya.
Disinggung rancangan ini dibahas masih diera kepemimpinan lama, sedangkan yang akan melaksanakan nantinya pejabat yang baru, Teguh menilai tidak masalah.
"Saya kira ini nyambung semua. Kalau kami melihat visi-misinya mereka (Respati-Astrid) tidak jauh dari itu. Tergantung bagaimana nanti yang baru mempertahankan predikat yang sudah kami dapat," jelas Teguh. (atn/nik)
Editor : Niko Auglandy