RADARSOLO.COM - Usulan kenaikan upah minimum kota (UMK) Solo 2025 sebesar 6,5 persen menjadi Rp 2.416.559 per bulan mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kota Solo.
Ketua Komisi IV DPRD Solo Sugeng Riyanto menegaskan, langkah-langkah strategis perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi dampak kenaikan UMK tersebut.
Terutama bagi pekerja dan pengusaha.
Dia menyebutkan, Komisi IV yang baru terbentuk akan segera melakukan rapat internal guna membahas usulan tersebut.
Setelah itu, pihaknya akan mengundang forum tripartit yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), asosiasi pengusaha, serta perwakilan kelompok pekerja dan buruh.
“Ini PR kami di Komisi IV. Tiga pihak ini harus saling bersinergi dan sepaham agar bisa menghadirkan angka yang menjadi win-win solution," ujar Sugeng, Sabtu (14/12).
"Mungkin koordinasi akan dimulai dengan Pemkot, lalu dilanjutkan dengan teman-teman pengusaha dan buruh,” imbuh dia.
DPRD, kata Sugeng, akan memprioritaskan kepentingan rakyat, khususnya pekerja, sebagai kelompok yang paling terdampak oleh ketidakpastian ekonomi.
“Pada dasarnya, kami di dewan lebih berpihak kepada pekerja. Mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kondisi ekonomi saat ini,” ujarnya.
Namun, jika diskusi tripartit menemui jalan buntu, Sugeng mengusulkan sejumlah alternatif.
Termasuk pelatihan kerja tambahan untuk pekerja melalui kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Solo.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kepada pengusaha.
“Misalnya, pengusaha diberi keringanan pajak agar bisa menaikkan UMK. Pemerintah tinggal memfasilitasi, sehingga kedua belah pihak terkompensasi," papar dia.
Hal itu sebagai solusi alternatif agar jangan sampai kenaikan UMK justru memicu PHK.
"Itu malah akan menciptakan masalah baru,” tegasnya.
Terkait pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menolak kenaikan UMK dengan alasan perekonomian Solo belum stabil, Sugeng menilai bahwa tren ekonomi Kota Bengawan sebenarnya cukup baik.
Namun, ia mengakui bahwa ekonomi Solo juga sangat bergantung pada perekonomian nasional dan wilayah penyangga seperti kabupaten lain di Solo Raya.
“Jika perekonomian nasional dan daerah penyangga kurang mendukung, tentu akan berdampak pada Solo. Namun, kami optimistis perekonomian Solo terus membaik,” tandas dia. (atn/ria)
Editor : Syahaamah Fikria