RADARSOLO.COM — Sejumlah program nasional mulai diterapkan di Kota Solo sejak awal tahun hingga Februari ini.
Untuk memastikan semua berjalan dengan lancar, DPRD Kota Solo mendorong pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi menimbang adanya sejumlah program yang beririsan dengan program yang sudah ada di Kota Bengawan.
Sebagai gambaran, Program Makan Bergizi (MBG) yang berlangsung sejak 16 Januari beririsan dengan program penguatan gizi yang dilakukan pemerintah kota melalui sejumlah dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kota Solo.
Selanjutnya awal Februari juga ada dua program yang beririsan dengan program milik Pemkot Solo. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) mirip dengan pengecekan berkala. Sementara Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (Genting) mirip dengan Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT).
Menimbang hal tersebut, harmonisasi dan sinkronisasi program menjadi hal yang perlu untuk dilakukan.
“Yang jelas perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi yang pasti akan dilakukan sebaik-baiknya. Karena kalau program dari pusat itu kita hanya menerima saja, segala teknis dan lain sebagainya dari pusat semua, kita hanya jadi tempat. Hampir semua seperti itu,” kata Wali Ketua DPRD Kota Solo Daryono, Selasa (4/2).
Dia memahami adanya sejumlah program dari pemerintah pusat beririsan dengan sejumlah program yang sudah ada di Kota Solo. Oleh sebab itu kedepan akan ada evaluasi secara berkala menimbang adanya aturan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres (Instruksi Presiden) 1/2025.
“Tentu akan ada evaluasi, kan itu juga berkaitan dengan aturan efisiensi anggaran. Jadi kalau kalau sudah ada program dari pusat mungkin itu bisa jadi program yang bisa diefisiensi. Tapi kami akan lihat setelah nanti ada arahan dari pusat terkait efisiensi anggarannya itu,” hemat politisi PKS itu.
Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Solo lainnya, yakni Ardianto Kuswinarno.
Politisi Partai Gerindra itu berharap program-program dari pemerintah pusat bisa dilaksanakan sesuai dengan kekuatan APBD yang ada di Kota Solo. Selain itu proses evaluasi tetap akan dilakukan guna melihat efektivitas dari program-program yang berjalan.
“Intinya apa yang menjadi program pusat itu penting dilaksanakan sesuai dengan kemampuan APBD kita. Soal evaluasi sementara ini belum ada, nanti baru akan kita evaluasi setelah tiga bulan setelah ada laporan-laporan dari OPD (organisasi perangkat daerah, Red) terkait,” bebernya. (ves/nik)
Editor : Niko auglandy