RADARSOLO.COM - Pakar transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengkritik kebijakan pengadaan mobil dinas baru bagi kepala daerah, terutama di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Menurutnya, keputusan tersebut dapat berdampak pada sektor operasional transportasi publik di berbagai daerah di Indonesia.
Sebagai informasi, Wali Kota Solo Respati Ardi dan Wakil Wali (Wawali) Kota Solo Astrid Widayani baru saja menerima mobil dinas baru berupa. Yakni Toyota Innova Zenix 2.0 BV Modellista CVT TSS berwarna putih.
Harga kendaraan tersebut diperkirakan lebih dari Rp 600 juta per unit, yang kemudian menuai kritik dari Djoko.
Sebagai seorang yang aktif dalam kampanye optimalisasi transportasi publik, dia menilai bahwa kebijakan pengadaan kendaraan dinas semacam ini kurang relevan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
Djoko menegaskan bahwa penghematan anggaran seharusnya tidak hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga dimulai dari para pejabat pemerintah.
Dia berpendapat, dengan luas wilayah Kota Solo yang tidak terlalu besar, mobilitas kepala daerah seharusnya bisa dilakukan dengan transportasi publik.
"Solo itu kotanya kecil. Kalau kepala daerah menggunakan angkutan umum dari rumah dinas ke kantor, tentu bisa. Ini bisa menjadi contoh bagi pejabat lain dan masyarakat dalam penggunaan transportasi publik," ujar Djoko, Rabu (26/2).
Menurutnya, fasilitas transportasi publik di Solo sudah cukup baik, salah satunya Batik Solo Trans (BST). Dengan armada yang sudah tersedia, perjalanan dari rumah dinas ke balai kota bisa dilakukan tanpa harus menggunakan kendaraan dinas baru.
Djoko juga menyoroti bahwa jika pemerintah lebih bijak dalam pengadaan kendaraan dinas, anggaran yang ada bisa dialokasikan untuk meningkatkan layanan transportasi publik.
Sejak awal 2025, anggaran operasional untuk transportasi publik sudah mengalami pemangkasan, dan menurutnya, seharusnya dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperkuat layanan bagi masyarakat daripada untuk pengadaan kendaraan baru bagi pejabat daerah.
"Ini bisa diterapkan di banyak daerah, bukan hanya di Solo. Kalau anggaran tidak digunakan untuk belanja kendaraan baru, maka bisa dialihkan untuk mendorong penguatan transportasi publik," tambah Djoko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani menyatakan bahwa pengadaan kendaraan dinas baru dilakukan sebelum dia dan Respati Ardi menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo untuk periode 2025-2030.
"Kami juga tidak tahu, tiba-tiba sudah disediakan. Tapi saya rasa ini wajar, karena kepala daerah lainnya juga mendapatkan fasilitas serupa," kata Astrid.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penggunaan transportasi publik dan siap memanfaatkannya untuk mobilitas sehari-hari.
Dia juga baru saja menghadiri kegiatan bersama Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan terkait penguatan transportasi publik.
"Saya pikir, tidak masalah jika disediakan fasilitas dinas. Tapi suatu saat saya juga bisa berangkat ke kantor dengan transportasi publik," ujarnya.
Astrid pun menegaskan bahwa kepala daerah bisa menjadi contoh dalam penggunaan transportasi publik, sehingga diharapkan masyarakat Solo semakin terdorong untuk beralih menggunakan angkutan umum.
Kritik terhadap pengadaan mobil dinas baru ini kembali membuka diskusi tentang prioritas anggaran pemerintah, terutama dalam konteks penguatan transportasi publik. (ves/nik)
Editor : Niko auglandy