RADARSOLO.COM – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surakarta bakal lebih seleksif dalam pemberangkatan pekerja migran yang ada di Kota Solo.
Hal ini dilakukan menyusul arahan dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding yang beberapa waktu lalu melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di kota bengawan.
Kepala Disnaker Kota Surakarta, Widyastuti Pratiwiningsih mengungkapkan tren atau minat bekerja di luar negeri dari masyarakat Kota Solo mengalami peningkatan.
Hal ini diperkuat dengan data 100 orang diberangkatkan ke sejumlah negara pada 2024 lalu, sementara hingga Maret 2025 kemarin sudah ada 40 an pekerja migran yang diberangkatkan.
“Surakarta ini sebetulnya bukan kantong pekerja migran. Tahun 2024 kita mengirimkan 100 pekerja migran, kemudian di awal 2025 (hingga Maret, Red) sudah ada 40 pekerja migran yang dikirim ke luar negeri. Jadi memang ada peningkatan tren. Kebetulan yang cukup diminati itu di Jepang, Singapura, Malaysya, dan belakangan ini ada Turki (hanya untuk musim panas 2025, Red),” beber dia, Rabu (16/4/2025).
Sesuai arahan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang pada Senin (14/4/2025) berkunjung ke Solo dan melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Surakarta dan sejumlah pihak lain seperti UNS dan lainnya, Disnaker Surakarta juga bakal makin selektif dalam penyaluran pekerja migran asal Kota Solo.
Termasuk dalam menindaklanjuti larangan mengirimkan tenaga kerja ke Myanmar, Thailand, dan Kamboja karena belum adanya kerjasama antar pemerintah dalam penempatan tenaga kerja.
Hal ini penting dilakukan guna mengindari hal tidak diinginkan seperti perdagangan orang dan sebagainya.
“Sesuai arahan Pak Menteri kemarin, kita juga akan lebih selektif dalam memberangkatkan pekerja migran dari Solo. Untuk larangan itu (tidak mengirim pekerja migram ke Myanmar, Thailand, dan Kamboja) kita memang harus berhati-hati karena penempatan kerja di luar negeri. Saat ini setiap pemberangkatan yang harus bertandatangan dari agen resmi, orangtua, dan pemerintah kota. Antisipasinya yang mengurus pemberangkatannya juga kita pantau, harus benar-benar ada laporannya, agar bisa selalu kita pantau,” papar dia.
Saat ini Disnaker Kota Surakarta lebih memprioritaskan mengirimkan tenaga kerja asal Solo ke negara-negara yang sudah memiliki kerjasama dengan Pemerintah Indonesia demi mengutamakan keamanan tenaga migran yang bekerja di luar negeri.
Oleh sebab itu, kerjasama dengan berbegai pihak yang terverifikasi menjadi hal yang sangat diutamakan.
Misalnya dengan menggandeng jurusan Vokasi UNS dan LPK-LPK yang sudah memiliki izin resmi untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri.
“Negara tujuannya yang sudah ada skema government to government, kita juga sudah ada kerjasama dengan atase yang ada di sana. Di Solo yang sudah SO ada lima LPK, mereka rata-rata sudah punya izin untuk memberangkatkan ke luar negeri. Ini penting karena dengan adanya kebijakan dari wali kota yang mendukung untuk penempatan kerja di luar negeri kemungkinan jumlahnya (peminatnya, Red) akan lebih banyak,” hemat Kadisnaker.
Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Solo Respati Ardi kerap menyempaikan keinginannya untuk memfasilitasi warga Solo untuk bekerja ke luar negeri.
Bahkan dirinya mendukung penuh tagar kaburajadulu yang beberapa lalu mencuat seiring isu Indonesia Gelap.
Hal ini perlu didukung dengan upaya penuh dari pemerintah dalam memfasilitasi skill dan pengembangan serta memastikan keamanan para tenaga kerja yang nantinya diberangkatkan ke luar negeri.
“Saya akan mengirimkan tenaga kerja, anak-anak produktif untuk ke luar negeri. Jadi kita akan menggandeng pihak ketiga, perusahaan penyalur tenga kerja yang resmi dan sudah terdaftar di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk penyalurannya,” kata Respati beberapa waktu lalu. (ves)
Editor : Damianus Bram