RADARSOLO.COM - Keterbatasan jumlah dapur bersama masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program makan siang bergizi gratis (MBG) di Kota Solo.
Dari total kebutuhan untuk melayani sekira 115.000 siswa, saat ini dapur yang tersedia baru mampu memenuhi sekitar 10 persen saja.
Menanggapi kondisi tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Solo mengambil peran aktif untuk membantu pemerintah kota mempercepat pengadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua HIPMI Solo Wahyu Adi Wibowo mengatakan, pihaknya telah ditunjuk secara langsung oleh Pemkot untuk menjadi penghubung antara investor dan pihak-pihak yang ingin membangun dapur.
“Masih dibutuhkan sedikitnya 30 dapur tambahan agar distribusi makanan bergizi ini bisa berjalan merata, dan HIPMI diminta membantu mempercepat proses ini dengan melibatkan investor melalui berbagai skema,” kata Wahyu usai acara sosialisasi Percepatan Program MBG di Loji Gandrung, Jumat (9/5).
Hipmi pun menawarkan tiga jalur kolaborasi. Pertama, menjembatani pengusaha pemilik modal dengan penyedia jasa pembangunan dapur.
Skema ini ditujukan bagi pihak yang ingin berinvestasi namun belum memiliki pengalaman teknis.
Kedua, Hipmi menyediakan opsi yayasan bagi calon investor yang belum memiliki legalitas kelembagaan.
Ketiga, membuka kesempatan pendanaan kolektif (crowdfunding) agar pelaku usaha skala kecil juga dapat berpartisipasi.
"Kami juga nanti akan ada yayasan yang memang disediakan untuk menampung bagaimana teman-teman pengusaha yang ingin mempunyai dapur SPPG itu sendiri," imbuhnya.
Wahyu juga menyebutkan bahwa Pemkot akan membuka akses terhadap aset-aset daerah yang belum termanfaatkan maksimal untuk digunakan sebagai lokasi dapur MBG.
Dia mengaku, Hipmi akan membantu memfasilitasi proses perizinan dan pemanfaatan aset tersebut.
Selain kendala teknis dan permodalan, Wahyu juga mencatat adanya tantangan lain pengadaan dapur bersama.
Seperti kurangnya pemahaman pengusaha terhadap skema keuntungan jangka panjang dari program ini, serta adanya praktik tidak sehat seperti pungutan liar dari pihak-pihak yang mengatasnamakan yayasan.
“Ini yang sedang kami tangani. Kami ingin memastikan prosesnya bersih, transparan, dan bisa jadi model kolaborasi yang sehat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tandasnya. (ul/nik)
Editor : Niko auglandy