RADARSOLO.COM – Wali Kota Solo Respati Ardi melempar wacana kontroversial yang langsung mencuri perhatian publik. Terinspirasi dari model pembinaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Respati berencana menerapkan sistem serupa di Solo: mengirim pelaku vandalisme dan orangtua bermasalah ke barak militer untuk pembinaan karakter.
Langkah ini muncul sebagai respons atas maraknya vandalisme di Kota Solo. Respati menilai, tindakan corat-coret hingga perusakan fasilitas umum bukan hanya masalah estetika kota, tapi juga pelanggaran hukum yang membutuhkan penanganan tegas.
Baca Juga: Wow! Klaten Masuk Jajaran Kabupaten Paling Maju di Indonesia, Ini Tanggapan Bupati Hamenang
“Vandalisme itu kan sudah syarat hukum. Jadi kalau usianya di atas 18 tahun, bisa ditindak. Tapi kalau masih di bawah itu, tetap kita bina sesuai kewenangan Satpol PP seperti selama ini,” ujar Respati, Kamis (22/5).
Tak hanya menyasar pelaku, Respati juga menyoroti peran orangtua. Menurutnya, pola pengasuhan bermasalah seperti kekerasan verbal terhadap anak juga harus mendapat perhatian. Ia pun membuka kemungkinan agar para orangtua yang terindikasi melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikirim ke barak militer untuk pembinaan.
Baca Juga: Wacana Pemekaran Surakarta dalam Perspektif Desentralisasi Asimetris di Indonesia
“Orangtua yang memberikan kekerasan verbal pada anak-anak juga termasuk yang nanti akan dimasukkan ke barak militer. Jadi orangtuanya, bukan anaknya,” tegasnya.
Wacana ini mengemuka usai Satpol PP Kota Surakarta melaporkan temuan terbaru: tiga mahasiswa kampus seni tertangkap tangan melakukan vandalisme di kawasan Rutan Surakarta. Mereka kemudian dibina dan diminta memperbaiki kembali area yang dirusak.
Baca Juga: Kapan Pendaftaran Seleksi CPNS 2025 Dibuka? Baca Informasi Lengkap dan Syaratnya di Sini!
Meski pembinaan oleh Satpol PP dinilai sudah cukup efektif—terbukti dari data penurunan kasus vandalisme—Respati menganggap perlu adanya pendekatan baru yang lebih menekankan pada efek jera dan pembentukan karakter.
“Setuju dengan KDM? Ya setuju-setuju saja. Itu kan untuk pembinaan anak dan pendidikan karakter. Tapi kalau saya lebih ke sanksi orangtuanya. Nanti kita lihat metodenya dulu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didik Anggono mengakui sebagian besar pelaku vandalisme yang ditangani merupakan wajah baru dan mayoritas bukan penduduk asli Solo. “Kalau Pak Wali punya rencana seperti itu, tentu perlu disosialisasikan lebih lanjut,” ucap Didik.
Penerapan konsep barak militer untuk pembinaan sosial ini masih dalam tahap wacana, namun sudah memantik diskusi publik soal batas antara edukasi, hukuman, dan peran negara dalam mendidik warganya. (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno