RADARSOLO.COM - Sebagai salah satu penyakit dengan biaya pengobatan paling mahal (katastropik), gagal ginjal telah menjadi momok.
Aktivitas cuci darah yang harus dilakukan terus menerus kerap menimbulkan ketakutan bagi pasien dan keluarga penderita gagal ginjal.
Di sinilah BPJS Kesehatan memainkan perannya dalam menjaga kelangsungan hidup pasien sekaligus memberikan ketenangan bagi keluarga.
Pertengahan Januari 2025 menjadi bulan yang berat bagi Valentina Febri Kurniawati dan keluarga.
Ayahnya divonis gagal ginjal setelah dilarikan ke IGD RS Hermina Solo karena sesak napas dan gatal-gatal di sekujur tubuh selama beberapa hari.
Meski sang ayah cukup sering keluar masuk rumah sakit dalam setahun terakhir lantaran gangguan prostat.
Namun untuk gagal ginjal, adalah persoalan lain yang tak pernah bisa dibayangkan sebelumnya.
“Tahun 2023 sempat sakit prostat. Sebelumnya juga rutin minum obat untuk turunkan tekanan darah dari puskesmas, tapi 6 bulan terakhir itu sepertinya sudah tidak lagi. Ternyata ayah saya pilih konsumsi jamu, sampai akhirnya masuk IGD di awal 2025, dan divonis gagal ginjal,” terang dia, usai mengantar sang ayah cuci darah di RS Dr Oen Kandang Sapi, Solo.
Waktu itu, sang ayah ditangani di IGD selama sehari. Hingga harus dirawat intensif di ruang ICU pasca uji laboratorium menunjukkan positif gagal ginjal.
Menimbang fakta pasien gagal ginjal harus rutin berobat sepanjang sisa hidupnya, Febri dan keluarga jadi semakin waswas.
Apalagi kondisi keuangan keluarga yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu, membuat dia dan orang tuanya hampir hilang harapan.
“Waktu itu sudah dua kali cuci darah sampai akhirnya diizinkan pulang. Saat saya mau proses administrasi di rumah sakit ya agak khawatir, tapi ternyata semua dikaver dari BPJS Kesehatan. Jadi tidak membayar sama sekali,” terang dia.
Ya, beruntungnya seluruh pengobatan sang ayah ditanggung oleh BPJS Kesehatan
Di sisi lain, perjuangan keluarga dalam mencari pengobatan untuk sang ayah tidak berhenti di sana.
Usai diperbolehkan pulang dari ICU, Febri diminta untuk segera mencari rumah sakit lain yang memiliki layanan hemodialisis (hd).
Sebab, layanan di rumah sakit itu sudah penuh karena banyaknya pasien dengan kondisi serupa.
Dari sana, keluarga mulai mencari ke berbagai rumah sakit yang ada di Solo dan sekitarnya.
Namun upaya yang sudah berjalan dua pekan itu tak berbuah manis.
“Sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, tapi dokter di RS Hermina mengatakan kalau kondisinya tidak baik lagi dan harus segera dibawa ke IGD agar bisa mendapat layanan cuci darah," ujar dia.
Jalan terang baru muncul di pertengahan Februari lalu. Febri mendapat kepastian yang menyatakan jika sang ayah bisa segera dijadwalkan untuk cuci darah, dan jadi pasien tetap di RS Dr Oen Kandang Sapi.
Hal ini merupakan kabar gembira bagi keluarganya. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, akhirnya mendapat tempat untuk melanjutkan pengobatan yang bakal berlangsung seumur hidup itu.
“Ayah saya pasien kelas III, sekarang jadi pasien tetap di RS Dr Oen Kandang Sapi. Harusnya seminggu dua kali cuci darah. Tapi karena pasiennya juga banyak, sementara ini baru bisa seminggu sekali,” terang dia.
Sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Febri dan keluarga merasa sangat beruntung karena kebutuhan berobat itu dijamin seluruhnya oleh pemerintah.
Keluarga merasa lega lantaran program jaminan kesehatan tersebut menanggung seluruh iuran bulanan yang diwajibkan.
“Kami benar-benar merasakan kemudahan dari program JKN KIS," ucap Febri.
Bahkan tak hanya itu, bayangannya soal pelayanan buruk untuk pasien BPJS Kesehatan pun sirna seketika saat menyaksikan sendiri pelayanan yang diberikan untuk ayah
Pengalaman itu tentu membuat ia dan keluarga merasa sangat beruntung.
Sebab, jika harus mengeluarkan biaya mandiri, proses cuci darah itu bisa menghabiskan dana senilai Rp600 ribu untuk sekali cuci darah.
Kalau ditambah dengan obat dan harus tambah darah, diperkirakan biayanya bisa sampai Rp 1 juta untuk tiap kali proses.
“Kini sepekan sekali cuci darah dan sebulan sekali uji laboratorium untuk cek darah," kata Febri.
Kemudian tiap tiga bulan sekali harus memperbarui proses rujukan.
"Ini sudah berjalan hampir 6 bulan dan semuanya gratis," imbuh dia.
Pastikan Kepesertaan Selalu Aktif Agar Layanan Kesehatan Bisa Diakses Kapan Saja
Merujuk Rapor Tahunan BPJS Kesehatan RI 2024, gagal ginjal berada di urutan keempat dari 8 penyakit dengan biaya termahal.
Data tersebut menunjukkan ada 1.448.406 kasus dengan cakupan biaya mencapai Rp2,76 triliun.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan di berbagai sektor, mulai dari cakupan pesertanya yang secara nasional mencapai 98,45 persen (278,1 jiwa per 31 Desember 2024).
Kemudian, kolektabilitas iurannya mencapai 99,17 persen (naik dari 98,62 persen di 2023).
Pemanfaatnya meningkat dari 606,7 juta orang di 2023 menjadi 637,9 juta di 2024.
Serta tingkat kepercayaan masyarakat pada setiap layanannya hingga peningkatan pada indeks kepuasan peserta juga terus meningkat dari 90,7 persen di 2023 menjadi 92,1 persen di 2024.
“Alhamdulillah kita ini sudah mencapai 98 persen untuk Universal Healt Coverage (UHC) (angka nasional), dengan tingkat keaktifan yang juga tinggi," ucap Head of Branch Office BPJS Kesehatan Surakarta Debbie Nianta Musigiasari.
Untuk Kota Solo dan sekitarnya, kata dia, cakupannya juga sudah mencapai 98,6 persen. Dengan tingkat keaktifan peserta yang membayar iuran sudah mencapai 80 persen.
Untuk memastikan status kepesertaan selalu aktif, masyarakat bisa melakukan pengecekan lewat PANDAWA (WhatsApp), aplikasi Mobile JKN, atau Aman JKN dengan datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan di kota/kabupaten setempat.
Jika tidak aktif, BPJS Kesehatan menyiapkan berbagai cara pembayaran tunggakan yang bisa dilakukan melalui program rehab (pembayaran bertahap atau dicicil).
Yakni dengan hanya membayar tunggakan untuk dua tahun pertama.
Rincian iuran BPJS Kesehatan, yaitu:
- Kelas 1: Rp150.000 per jiwa per bulan
- Kelas 2: Rp100.000 per jiwa per bulan
- Kelas 3: Rp35.000 per jiwa per bulan (subsidi Rp4.200 oleh pemerintah pusat dan Rp2.800 oleh pemerintah daerah).
"Poinnya cukup dengan membayar Rp35.000 per jiwa per bulan saja kita bisa terlindungi untuk ke depannya,” hemat Debbie.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo dr Retno Erawati Wulandari memastikan masyarakat Solo bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah.
Sebab, seluruh puskesmas, praktik pribadi, rumah sakit juga klinik pratama dan utama, mayoritas sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Oleh sebab itu penting bagi masyarakat untuk memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan selalu aktif.
“UHC Solo sampai Juni 2025 98,36 persen setara 578 ribu penduduk. Terdiri dari 104.037 orang (PBI Pemda) dan 186.437 orang (PBI JK), sisanya peserta mandiri. Target kita tentu 100 persen masyarakat bisa terkaver BPJS Kesehatan, ini terus kami upayakan,” tutup dia. (ves/ria)
Editor : Syahaamah Fikria