RADARSOLO.COM – Sejumlah warga yang tergabung sebagai calon mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendesak kejelasan kelanjutan program yang selama ini disebut-sebut digagas oleh Yayasan Barisan Nasional (Barnas).
Desakan itu mencuat setelah banyaknya keluhan dari warga yang mengaku merasa dipermainkan karena program tersebut tak kunjung direalisasikan.
Menanggapi keresahan masyarakat, Wali Kota Solo Respati Ahmad Ardianto menyatakan akan mengambil langkah konkret untuk meredam simpang siur informasi yang beredar di tengah warga.
Pemkot Solo berencana membentuk sistem layanan data informasi publik yang secara khusus menangani aduan terkait program MBG.
“Biar tidak ada yang bohong-bohong lagi, kita bikin data pelayanan informasi di pemkot. Kalau ada masyarakat yang pernah dijanjikan ikut program, dapat berapa porsi, berapa nilainya, semuanya akan kita sampaikan dengan jelas. Jangan sampai ada lagi yang menyesatkan,” tegas Respati.
Selain layanan informasi, Respati juga akan membentuk tim percepatan khusus MBG. Tim ini akan melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti TNI, Polri, Kejaksaan, serta jajaran Pemkot Solo.
Tugasnya tak hanya mempercepat pelaksanaan program, tetapi juga memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa dipertanggungjawabkan.
“Kami akan membentuk tim khusus dalam rangka percepatan MBG. Isinya unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan pemerintah kota. Tujuannya agar segala bentuk informasi yang berkaitan dengan program MBG ini jelas dan tidak tumpang tindih,” imbuhnya.
Meski program MBG disebut sebagai inisiasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan berada di luar kendali langsung pemerintah daerah, namun Pemkot Solo tetap mengambil langkah proaktif untuk mendorong implementasinya.
Salah satunya melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap wilayah.
Wali kota menargetkan sedikitnya 20 dapur SPPG berdiri di Kota Solo hingga akhir 2025. Nantinya, dapur-dapur ini akan menjadi pusat pengolahan makanan bergizi yang didistribusikan kepada kelompok sasaran seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
“Itu memang kewenangan pusat, tapi ini jadi inisiatif kita bersama Forkopimda untuk konsentrasi percepatan MBG. Target kami, akhir tahun ini sudah terbentuk 20 dapur SPPG di Kota Solo,” jelas Respati.
Ia mengakui antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam program ini cukup tinggi. Namun, ketidakjelasan teknis pelaksanaan menjadi hambatan utama. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat hingga kini belum sepenuhnya rampung.
“Banyak yang sudah menanyakan bagaimana cara agar bisa ikut program MBG ini. Tapi kami juga masih menunggu juklak dan juknis dari pusat. Harapannya dalam waktu dekat ini semua bisa selesai dan kita di Solo siap menjalankan MBG dengan dukungan Kapolres, Dandim, Kajari, dan pemerintah kota,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga di wilayah Solo Raya mengaku telah menyetorkan uang hingga ratusan ribu rupiah untuk bisa menjadi mitra program MBG yang dijanjikan oleh pihak yang mengatasnamakan Yayasan Barnas.
Namun, sejak awal hingga pertengahan 2025, program tersebut tak kunjung terlaksana.
Bahkan, beberapa warga mengaku mengalami kerugian secara materiil. Ada yang terpaksa merenovasi dapur dengan biaya pribadi agar sesuai standar program, namun hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut. (atn/nik)
Editor : Niko auglandy