RADARSOLO.COM – Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Solo Raya, kemarin (1/9) sore, berlangsung berbeda dari biasanya. Tidak ada barikade kawat berduri, tidak ada jarak antara massa dan aparat. Sebaliknya, wakil rakyat dan aparat memilih turun ke jalan, duduk lesehan bersama mahasiswa.
Sekira pukul 15.00, mahasiswa mulai berdatangan ke Jalan Adi Sucipto, depan gedung DPRD Kota Solo. Mereka membawa poster, spanduk, dan bendera organisasi, lalu bergantian berorasi menyuarakan keresahan atas situasi bangsa.
Selama satu jam, kritik mengalir deras: dari kebijakan nasional yang dianggap tak berpihak pada rakyat, hingga dugaan represifitas aparat di lapangan.
Hingga akhirnya, pukul 16.00, suasana berubah. Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo, dan Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf Fictor J. Sutomorang keluar gedung. Mereka tidak hanya berdiri, tapi benar-benar duduk lesehan sejajar dengan mahasiswa di aspal jalan.
Suasana yang semula tegang menjadi cair. Mahasiswa menyampaikan aspirasi, pejabat mendengarkan tanpa menyela. Ketua BEM Universitas Surakarta (Unsa) sekaligus Koordinator BEM Soloraya Ridwan Nur Widayat menegaskan, aksi ini tidak sekadar mengkritik DPR atau aparat, melainkan menuntut tanggung jawab Presiden.
“Kami menyatukan pandangan bahwa benang merah persoalan ada di Presiden Prabowo. Beliau sebagai pimpinan tertinggi negara harus bertanggung jawab terhadap situasi saat ini. Apalagi di awal pemerintahan sudah ada kebijakan yang menurut kami tidak sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ridwan juga menyinggung dugaan tindakan represif aparat di Surakarta meski Kapolri sebelumnya sudah meminta maaf secara nasional.
Baca Juga: PAN Akui Eko Patrio dan Uya Kuya Masih Terima Gaji-Tunjangan Meski Nonaktif, Kapan Resmi Diberhentikan dari DPR?
“Kami ingin keamanan yang nyata, bukan sekadar wacana. Kami juga menuntut DPRD bekerja sesuai tugasnya. Selama ini aspirasi mahasiswa sering kali tidak benar-benar ditindaklanjuti,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 12 tuntutan. Mulai dari tanggung jawab Presiden atas kondisi bangsa, reformasi total DPR RI, penghentian represifitas aparat, hingga penyusunan undang-undang yang sesuai kebutuhan rakyat.
Menjelang petang, sekirapukul 17.30, sempat terjadi pembakaran ban di depan kantor dewan. Namun situasi tetap terkendali, tidak sampai berujung ricuh.
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo menyatakan semua tuntutan akan diteruskan ke pemerintah pusat. “Tuntutan teman-teman mahasiswa akan kami sampaikan ke Presiden dan DPR RI. Selain itu, kami juga akan membuka ruang diskusi lebih intens dengan BEM Solo Raya,” tegasnya.
Menurut Budi, sebagian poin bisa langsung ditangani oleh komisi terkait di DPRD, sementara lainnya menunggu proses di pemerintah pusat.
“Kami menghargai hasil kajian yang dibuat mahasiswa. Semua akan kita diskusikan lebih lanjut,” ujar dia. (atn/bun)
Editor : Kabun Triyatno