RADARSOLO.COM-Pemkot Solo menghadapi tantangan besar dalam penyusunan APBD 2026.
Kabar beredar menyebutkan, dana transfer dari pemerintah pusat akan dipotong hingga 24 persen.
Jika benar terjadi, hal ini akan berdampak langsung pada pembangunan dan program layanan publik di Solo.
Meskipun kabar pemotongan dana transfer dari pusat sudah mencuat, Pemkot Solo dalam draf Nota Keuangan RAPBD 2026 masih memproyeksikan angka dana transfer sama seperti tahun lalu, yaitu sebesar Rp1,2 triliun.
Namun, Walikota Solo Respati Ahmad Ardianto menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi.
"Infonya memang ada kemungkinan pemotongan, tapi kita masih menunggu kepastian resmi," terang Respati usai rapat paripurna, Rabu (10/9/2025).
"Yang jelas, bersama DPRD, kami sedang menyusun kebijakan fiskal agar lebih efisien. Prinsipnya pelayanan publik tidak boleh berkurang. Itu prioritas utama, karena masyarakat tidak boleh dirugikan,” imbuhnya.
Strategi Optimalisasi PAD dan Transparansi Anggaran
Respati mengungkapkan, strategi utama pemkot adalah membangun efisiensi internal dan mengoptimalkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
Salah satu terobosan yang disiapkan adalah pembentukan tim khusus optimalisasi pendapatan yang akan fokus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari investasi, pariwisata, hingga pemanfaatan aset daerah.
“Kuncinya investasi. Bagaimana caranya uang bisa berputar lebih cepat di Kota Solo. Tourism akan menjadi fokus, mendatangkan wisatawan, dan menggerakkan ekonomi warga,” jelasnya.
Pada bulan Oktober, Pemkot juga akan menggelar Festival Aset untuk mengklasifikasikan aset daerah menjadi tipe A, B, dan C.
Aset tipe A akan dibuka untuk peluang investasi dari luar kota sebagai sumber PAD baru.
Sikap Waspada DPRD dan Fokus Prioritas Pembangunan
Wakil Ketua DPRD Solo Daryono membenarkan kabar pemotongan dana transfer sudah masuk ke legislatif.
DPRD memilih bersikap waspada dan menyiapkan skenario efisiensi.
“Setelah pembahasan paripurna, kami menerima edaran dari Menteri Keuangan soal efisiensi. Walaupun belum resmi, indikasinya jelas ada potensi pemotongan dana transfer,” terang Daryono.
Ia menekankan, yang utama adalah gaji pegawai tetap aman, sementara pos-pos lain dievaluasi, terutama kegiatan yang bisa ditunda.
DPRD Solo juga mendorong agar strategi peningkatan PAD tidak membebani masyarakat kecil.
"Kalau bisa jangan semua masyarakat dibebani. Pilih objek pajak yang tepat, yang potensial tapi tidak menyulitkan warga,” tegas Daryono. (atn)
Editor : Tri wahyu Cahyono