RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dihadapkan pada situasi sulit seiring wacana penghentian suntikan dana operasional Batik Solo Trans (BST) dari pemerintah pusat mulai 2026. Jika solusi pendanaan tidak segera ditemukan, belasan ribu pelanggan setia BST terancam kehilangan layanan transportasi publik andalan mereka.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo Taufiq Muhammad mengungkapkan, Pemkot Solo telah berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada Rabu (1/10) lalu untuk mencari jalan keluar.
"Mulai tahun 2026 yang APBN kan mau dihentikan. Makanya kami cari solusi bersama dengan Mas Wali menghadap Gubernur," ucap Taufiq kepada Jawa Pos Radar Solo, Kamis kemarin (2/10).
Dijelaskan Taufiq, pada 2025 ini operasional BST di Kota Solo bersumber dari APBN dan APBD Kota Solo. Untuk koridor 1,5, dan 6 disokong APBN sebesar Rp 30 miliar, sementara koridor 3 dan 4 serta koridor 2 yang sudah diganti dengan layanan angkutan feeder bersama sejumlah koridor feeder lainnya disokong oleh APBD Kota Solo.
Sebelumnya Pemkot Solo juga sudah berupaya mengajukan suntikan anggaran untuk operasional BST ke pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan soal subsidi 2026.
Menyikapi persoalan itu, gubernur telah meminta Dishub Jateng untuk serius membahas persoalan itu karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, ini terkait kelangsungan transportasi publik yang mengusung konsep aglomerasi.
“Arahan dari gubernur akan segera difasilirasi untuk dibahas bareng pemerintah kabupaten lainnya yang dilewati rute aglomerasi BST. Di antaranya Pemkab Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali. Intinya bagaimana keberlanjutan ke depan. Jadi apakah memungkinkan untuk sharing pembiayaan,” terang Taufiq.
Sekadar informasi, sejak pertama diluncurkan layanan transportasi publik di Solo terus mengalami penyempurnaan dengan penambahan koridor BST dan anggutan feeder.
Konsep aglomarasi ini memudahkan 13-14 ribu penumpang harian yang menggunakan jasa transportasi publik ini. Sebab, rute operasional tidak hanya Kota Solo, namun hingga wilayah Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali. Sebab itu, dihentikannya anggaran dari pemerintah pusat akan berdampak besar pada masyarakat yang selama ini mengandalkan BST untuk mendukung mobilitas harian mereka.
“Pemerintah pusat akan mencabut subsidi anggaran BST. Sebab itu, kami mendorong apakah bisa cost sharing (berbagi pembiayaan) dengan kabupaten sekitar. Apalagi mayoritas pengguna BST ini warga kabupate sekitar,” hemat Wali Kota Solo Respati Ardi. (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno