Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan

Subsidi BST Terancam Dihapus, DPRD Solo: Jangan Sampai Layanan Disuntik Mati

Silvester Kurniawan • Sabtu, 4 Oktober 2025 | 00:28 WIB
Keberadaan BST masih sangat dibutuhkan masyarakat sebagai alternatif transportasi publik. (M Ihsan/Radar Solo)
Keberadaan BST masih sangat dibutuhkan masyarakat sebagai alternatif transportasi publik. (M Ihsan/Radar Solo)

RADARSOLO.COM – Rencana penghapusan subsidi buy the service (BTS) oleh Kementerian Perhubungan pada 2026 menjadi isu yang mulai mengkhawatirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan DPRD setempat. Sebab, jika subsidi itu benar-benar dihentikan, keberlanjutan layanan transportasi publik Batik Solo Trans (BST) terancam.

Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono menegaskan, kabar penghentian pendanaan pusat memang belum memiliki kepastian. Namun, ia menilai langkah antisipasi tetap harus segera disiapkan agar tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan yang saat ini diandalkan oleh belasan ribu warga Solo dan sekitarnya.

“Soal tidak adanya lagi anggaran dari pusat untuk operasional BST, sampai saat ini jujur belum ada kepastian. Hanya saja memang di 2026 nanti ada potensi pengurangan anggaran dari pusat. Kalau benar-benar tidak ada anggaran, solusinya apa? Jangan sampai BST terpaksa disuntik mati,” jelasnya.

Menurutnya, penghentian layanan akibat ketiadaan subsidi justru menjadi kemunduran besar bagi Pemkot Solo yang selama bertahun-tahun berupaya meningkatkan kualitas transportasi publik. Sebab itu, DPRD mendorong pemkot segera memikirkan skema alternatif.

Salah satu opsi yang sempat mencuat adalah sharing pendanaan dengan kabupaten sekitar, mengingat armada BST juga melintasi wilayah luar Solo. Namun, Daryono menilai mekanisme tersebut hanya bisa terwujud bila ada inisiatif langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Soal sharing operasional dengan kabupaten sekitar, hanya bisa terjadi jika ada goodwill dari provinsi untuk mengkoordinasikan. Kalau tidak, pasti susah sekali,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Meski menyebut arah kebijakan sudah 70–80 persen mengarah pada penghapusan subsidi, Daryono menegaskan pihaknya tetap menunggu kepastian resmi dari pemerintah pusat. Sambil menunggu, DPRD dan pemkot diminta menyiapkan antisipasi agar kepentingan masyarakat pengguna transportasi publik tetap terjaga.

“Kalau sampai terjadi kemunduran, kita harus memulai dari nol lagi,” ujarnya.

Sebelumnya Wali Kota Solo Respati Ardi dan Dishub Kota Solo bertemu dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang membahas solusi penghentian subsidi buy the service bagi BST. Salah satu opsi yang diusulkan adalah cost sharing pembiayaan BST dengan kabupaten yang dilewat transportasi umum ini. Yakni Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar. Gubernur juga meminta Dishub Jateng untuk menindaklanjuti usulan tersebut. (ves/bun)

 

Editor : Kabun Triyatno
#Kementerian Perhubungan #BST #buy the service #Transportasi #pemkot solo