RADARSOLO.COM – Kemunculan bajaj Maxride di Kota Solo memantik reaksi keras dari para pengemudi becak. Mereka menilai kehadiran armada roda tiga bertenaga listrik itu akan mengancam mata pencaharian yang selama ini bertumpu pada jasa angkutan tradisional di kawasan wisata.
Koordinator Forum Komunikasi Keluarga Becak (FKKB) Kota Solo Sari Ahmad menegaskan seluruh pengemudi becak di Solo menolak keras beroperasinya bajaj.
Menurutnya, segmen pasar yang dilayani bajaj sama persis dengan becak, terutama di jalur wisata kawasan Pasar Gede, Keraton, Klewer, hingga Kauman.
“Segmennya sama. Kalau melayani wisata di sekitar Pasar Gede–Keraton–Klewer–Kauman, pasti berbenturan dengan becak. Jadi sebisa mungkin kami menolak karena lambat laun pasti berdampak pada pengemudi becak,” ujarnya, Minggu (12/10/2025).
Sari menilai becak tidak mungkin mampu bersaing dengan bajaj yang memiliki kecepatan dan daya jelajah lebih tinggi. Sementara dari sisi tarif, bajaj juga lebih murah karena beroperasi dengan sistem kendaraan listrik dan model usaha baru.
“Kalau dipaksa bersaing, becak akan kalah. Sekarang mungkin belum terasa karena armadanya baru sedikit, tapi kalau bertambah banyak bisa-bisa becak di Solo hilang pelan-pelan,” imbuhnya.
Dua pengemudi becak, Sigit dan Hermawan, yang biasa mangkal di kawasan Pasar Gede–Klewer juga mengaku khawatir kehilangan pelanggan tetap jika bajaj terus diizinkan beroperasi.
Berbeda dengan kelompok becak, komunitas ojek online (ojol) di Solo memilih sikap lebih tenang. Koordinator Solidaritas Ojol Solo Raya (SOS) Josafat Satrija Wibawa menyebut, pihaknya belum mengambil sikap resmi, namun sebagian besar pengemudi menolak kehadiran bajaj karena dianggap akan menambah persaingan di sektor transportasi daring.
Meski demikian, kelompok ojol tetap menghargai keberadaan pengemudi bajaj yang juga mencari nafkah.
“Kami memilih wait and see dulu. Sikap kami belum berubah, tapi kami memahami bahwa semua orang berusaha mencari penghidupan,” kata Josafat.
Ia menambahkan, komunitas ojol saat ini lebih fokus memperjuangkan aspirasi internal, termasuk kenaikan tarif 10 persen, aturan pengiriman barang dan makanan, serta pembagian tarif bersih untuk pengemudi roda empat.
“Bulan depan kami juga ada agenda besar ke Istana Presiden. Jadi sementara kami pantau dulu bagaimana kebijakan Pemkot terhadap bajaj ini,” ujarnya.
Dengan munculnya penolakan dari komunitas transportasi tradisional dan daring, Pemerintah Kota Surakarta kini dihadapkan pada tantangan baru: menjaga keseimbangan antar moda transportasi agar tidak terjadi gesekan di lapangan.
Para pengemudi berharap pemerintah segera memperjelas regulasi dan zonasi operasi bajaj, termasuk batasan kuota dan area yang diperbolehkan agar tidak merugikan pelaku transportasi lain. (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno