RADARSOLO.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Solo menyatakan penolakan keras terhadap kehadiran bajaj listrik di Kota Solo.
Ketua DPC Organda Kota Solo Sri Baskoro menilai kehadiran moda transportasi baru itu berpotensi memicu konflik horizontal antar pengemudi angkutan yang telah lebih dulu beroperasi.
“Tentu akan menimbulkan efek horizontal karena mereka berebut kue yang sama. Kalau sebelumnya kuenya dibagi antara BST-Feeder, taksi, ojol, dan becak, ke depan harus dibagi lagi dengan bajaj. Otomatis pendapatan mereka akan menurun,” ujarnya, Minggu (12/10/2025).
Meski menolak, Sri Baskoro meminta Pemkot Surakarta tetap mempertimbangkan pandangan masyarakat secara luas, terutama dari sisi manfaat sosial dan ekonomi. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilihat semata dari aspek teknis dan regulasi.
“Kalau hanya dibahas dari sisi aturan, akan sulit ketemu titik temu. Pemerintah perlu mengambil jalan tengah agar tidak terjadi gesekan di lapangan,” imbuhnya.
Dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo pada Kamis (9/10) lalu, Organda mengusulkan jalan tengah bagi seluruh pihak. Sri Baskoro menyarankan Pemkot Solo berkomunikasi dengan Komisi III DPRD Kota Solo sebagai representasi masyarakat untuk menilai manfaat dan risiko kehadiran bajaj di Solo.
“Kalau nanti diizinkan dengan dasar hukum yang jelas, tinggal diatur teknisnya supaya tidak menimbulkan masalah,” katanya.
Sebagai bentuk kompromi, Organda juga mengusulkan pembatasan jumlah armada dan pengaturan area operasi bajaj. Pemerintah kota, kata dia, bisa menetapkan batas maksimal armada yang boleh beroperasi, misalnya hanya 20–30 unit.
“Daripada ribut terus, semua orang kan butuh makan dan bekerja. Lebih baik duduk bersama dan buat kesepakatan tertulis antara pengemudi becak, ojol, taksi, BST-Feeder, dan bajaj. Tentukan kuota dan wilayah operasi, lalu disahkan oleh Dishub dan Satlantas,” tegasnya.
Dengan langkah itu, Sri Baskoro berharap seluruh moda transportasi di Solo dapat berdampingan tanpa menimbulkan friksi sosial. (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno